Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia (UI). Menurut Bamsoet, pencapaian akademik ini membuka kembali ruang diskusi mengenai hubungan antara Islam, demokrasi, konstitusi, dan kebangsaan melalui kajian ilmiah yang mendalam.
Disertasi tentang Pemikiran Mohammad Natsir
Yusril dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Filsafat UI setelah mempertahankan disertasi berjudul "Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial." Bamsoet menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yusril atas keberhasilannya tersebut.
"Prestasi ini menunjukkan bahwa seorang pejabat negara tetap dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026). Ia menambahkan bahwa disertasi yang mengangkat pemikiran Mohammad Natsir menjadi sangat relevan karena menawarkan perspektif akademik bahwa Islam, demokrasi, dan negara kebangsaan Indonesia dapat berjalan harmonis dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Makna Besar bagi Kehidupan Berbangsa
Bamsoet menilai capaian Yusril memiliki makna besar bagi kehidupan berbangsa, terutama di tengah meningkatnya polarisasi politik dan derasnya arus informasi digital yang kerap memicu fragmentasi sosial. Kajian filosofis mengenai pemikiran Mohammad Natsir dinilai menjadi pijakan moral sekaligus intelektual dalam menjaga persatuan Indonesia.
Menurutnya, substansi disertasi tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan dinamika demokrasi Indonesia saat ini. Rekam jejak Mohammad Natsir membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu kontribusi terbesarnya adalah Mosi Integral Natsir pada 1950 yang berhasil menyatukan kembali negara dalam bentuk NKRI setelah masa Republik Indonesia Serikat.
Pesan tentang Etika Politik
"Pemikiran Mohammad Natsir mengajarkan bahwa agama dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan. Nilai-nilai keislaman justru dapat memperkuat etika politik, memperkokoh moralitas penyelenggara negara, sekaligus memperdalam kualitas demokrasi. Semangat itulah yang sangat dibutuhkan Indonesia ketika demokrasi menghadapi tantangan berupa polarisasi, penyebaran disinformasi, politik identitas, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi," ujar Bamsoet.
Ia menambahkan, pesan paling kuat dari disertasi tersebut terletak pada keteladanan pribadi Mohammad Natsir dalam menjaga etika politik. Meski memiliki perbedaan pandangan dengan tokoh nasional lainnya, Mohammad Natsir tetap mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga komunikasi, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.
"Politik Indonesia memerlukan semakin banyak teladan seperti Mohammad Natsir. Kompetisi politik boleh berlangsung keras, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun persaudaraan kebangsaan harus tetap terjaga. Demokrasi yang sehat lahir dari karakter pemimpin yang mampu mengedepankan integritas, menghormati lawan politik, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama," pungkasnya.
