Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disuarakan oleh sejumlah pihak dalam demonstrasi baru-baru ini.
MBG sebagai Kontrak Politik
Qodari menilai bahwa program MBG merupakan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan selama masa kampanye dan sebelum beliau terpilih. Oleh karena itu, menurut Qodari, janji tersebut harus dipenuhi.
"Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo," ujar Qodari dalam wawancara di program Inside Politics With Diana Valencia di CNNIndonesia, Rabu (17/6).
Dua Kategori Penolakan MBG
Qodari membagi ketidaksetujuan terhadap program MBG ke dalam dua kategori, yaitu politik dan teknokratis. Dalam kategori politik, ia menegaskan tidak ada ruang untuk menghentikan program tersebut.
"Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu," katanya. Menurut Qodari, menghentikan MBG sama saja dengan meminta Prabowo untuk tidak memenuhi janji kampanyenya.
Pesan untuk Penolak MBG
Dia juga mengingatkan agar pihak yang menolak MBG tidak hanya melihat diri mereka sendiri, tetapi juga 90 juta masyarakat lain yang membutuhkan dan telah memilih Prabowo.
"Jangan hanya lihat diri anda sendiri yang menolak MBG. Lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya," kata Qodari.
Sebelumnya, program MBG sempat dihentikan sementara selama liburan sekolah. Namun, Qodari menegaskan bahwa secara keseluruhan program ini harus terus berjalan karena merupakan komitmen politik yang telah dijanjikan kepada rakyat.
