Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan tidak sependapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, yang menolak RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani menegaskan bahwa RUU Pemilu biasanya berasal dari inisiatif pemerintah.
PKS: RUU Pemilu Biasa dari Pemerintah
“Biasa dari Pemerintah. Dari Pemerintah ada kelebihan memperkuat sisi teknokratis. Kita sudah enam kali pemilu dan banyak disebut demokrasi prosedural, perlu naik kelas ke demokrasi substansial,” kata Mardani saat dihubungi pada Minggu (10/5/2026).
Mardani menambahkan bahwa usulan pemerintah akan tetap melalui kesepakatan partai politik di DPR. Ia tidak mempersoalkan hal tersebut. “Kalaupun dari pemerintah, tetap akan dibahas dan disetujui semua parpol di DPR,” ucapnya.
Mardani memahami munculnya usulan RUU Pemilu sebagai inisiatif pemerintah. Menurutnya, ada keinginan publik agar RUU tersebut segera dibahas. “Kenapa ada ide dari pemerintah karena publik berharap segera bergulir pembahasan Revisi UU Pemilu yang belum juga berjalan. Jadi keduanya oke, yang penting segera bergulir,” ujarnya.
PDIP Tolak Inisiatif Pemerintah
Sebelumnya, Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.
“Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” kata Deddy kepada wartawan pada Jumat (8/5).
Deddy mengatakan bahwa perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal wajar. Dinamika, perdebatan, hingga pergulatan justru menjadi bagian penting dalam demokrasi. “Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan dan pada akhirnya konsensus. Perbedaan pasti ada dan bahkan perbedaan itulah yang melahirkan partai politik, pemilu dan demokrasi,” katanya.
“Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan ‘pergulatan’ apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik atau bikin partai politik. Masa filosofi begini saja nggak ngerti?” sambungnya.
Deddy menegaskan tidak sepakat jika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, RUU Pemilu merupakan UU vital bagi partai politik. “Saya tidak setuju kalau UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah karena paket UU ini menyangkut nyawa dari partai politik, pemilu dan demokrasi. Usulan ini aneh sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR. Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?” tuturnya.
