Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, mendesak agar anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terbukti ikut dalam rombongan komisioner KPU menggunakan helikopter untuk menghadiri pelantikan KPPS di Cianjur dikenakan sanksi yang lebih berat. Kasus ini tengah diperiksa dalam sidang DKPP dengan perkara nomor 10-PKE-DKPP/VI/2026 yang digelar pada 29 Juni 2026.
Desakan Sanksi Berat untuk Anggota DKPP
Indrajaya menyoroti keterlibatan anggota DKPP Tio Aliansyah sebagai salah satu penumpang helikopter. Menurutnya, jika terbukti melanggar etik, anggota DKPP seharusnya mendapat sanksi lebih berat dibanding penyelenggara lainnya karena lembaga tersebut bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. "Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran etik, anggota DKPP yang terlibat justru patut dikenakan sanksi yang lebih berat dibanding penyelenggara lainnya," tegas Indrajaya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).
Kritik terhadap Penggunaan Helikopter
Politikus PKB itu menyesalkan penggunaan helikopter untuk kunjungan kerja ke lokasi yang masih bisa dijangkau jalur darat. Ia menilai masalah ini tidak hanya soal administratif atau legalitas anggaran, tetapi juga menyangkut kepatutan dan etika publik. "Yang paling disesalkan adalah adanya keterangan dalam persidangan bahwa salah satu penumpang helikopter adalah anggota DKPP RI. Hal ini menimbulkan ironi yang serius karena DKPP merupakan lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu," ujarnya.
Harapan Evaluasi Tata Kelola Perjalanan Dinas
Indrajaya berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi tata kelola perjalanan dinas di lingkungan KPU, Bawaslu, dan DKPP agar selaras dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. "Integritas penyelenggara pemilu dibangun bukan hanya melalui putusan, tetapi juga melalui keteladanan dalam setiap tindakan," pungkasnya.
