Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, kembali menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi bahwa sikap partai bukanlah oposisi seperti yang lazim di negara Barat.
Keputusan Rakernas
Said Abdullah menjelaskan bahwa sikap politik PDIP telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Keputusan ini menempatkan PDIP sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. "Sesuai keputusan Rakernas, PDIP berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujarnya.
Sikap Obyektif-Proporsional
Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa sebagai penyeimbang, partai akan bersikap obyektif-proporsional. Artinya, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang baik bagi rakyat, meskipun tidak memberikan keuntungan elektoral bagi partai. Sebaliknya, jika kebijakan dinilai kurang baik, PDIP akan memberikan kritik konstruktif.
- Mendukung kebijakan yang baik untuk rakyat
- Mengkritik secara konstruktif jika kebijakan kurang tepat
- Tidak mencari keuntungan elektoral dari dukungan atau kritik
Perbedaan dengan Oposisi
Said membedakan sikap penyeimbang dengan oposisi yang memiliki kehendak politik berlawanan total. "Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," jelasnya. PDIP justru ingin Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahan dengan baik hingga 2029 sesuai konstitusi.
Apresiasi Presiden Prabowo
Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami dan mengapresiasi sikap PDIP. "Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDIP. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur," katanya. Presiden juga sadar bahwa pujian yang berlebihan dapat mengaburkan objektivitas yang diperlukan.
Dengan sikap ini, PDIP berharap dapat berkontribusi positif bagi pemerintahan dan tetap menjaga keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.
