Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan kritik tajam terhadap iklim demokrasi Indonesia dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila. Ia menegaskan bahwa esensi Pancasila adalah pembebasan dan demokrasi yang sehat, sehingga kritik tidak boleh dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat negara.
Kekhawatiran atas Militerisme dan Pembungkaman
Dalam upacara yang digelar DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Hasto mengungkapkan kekhawatiran partainya terhadap menguatnya militerisme di tanah air. "PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," ujarnya di hadapan kader dan simpatisan, Sabtu (1/6/2026).
Menurut Hasto, sikap kritis merupakan tanggung jawab politik setiap warga negara karena rasa cinta kepada tanah air. Ia menekankan bahwa sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi. PDIP meyakini kritik adalah pilar penting dalam pemerintahan, terutama bagi partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia.
Kritik terhadap Demokrasi Sentralistik
Hasto juga melontarkan pertanyaan kritis mengenai realitas nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik saat ini. Ia menyebut telah terjadi pergeseran substansi demokrasi Indonesia yang kini menjadi sentralistik. "Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," tegasnya.
Ia menyoroti pelemahan sistem hukum yang dinilainya telah menyimpang dari rasa keadilan demi kepentingan kekuasaan. "Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," tutur Hasto.
Permintaan Maaf kepada Rakyat
Hasto mengaitkan hal ini dengan Pemilu 2024 lalu. "Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," lanjutnya. Ia menegaskan bahwa tanpa supremasi hukum yang berkeadilan, bangunan politik dan ekonomi bangsa tidak akan pernah kokoh. "Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ucapnya.
Arahan Megawati: Kembali ke Visi Bung Karno
Hasto kemudian memaparkan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya mengembalikan visi geopolitik Sukarno. Menurutnya, Indonesia harus dipimpin oleh ide kolektif, bukan gagasan perorangan. Dalam visi tersebut, perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai pusat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (city of intellect). Ia mencontohkan UGM sebagai pusat Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, dan ITB untuk teknologi industri dan militer.
"Seluruh koridor strategis dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana menempatkan perguruan tinggi pada peran yang sangat sentral dan strategis. Ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.
Selain itu, Hasto menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai energi perjuangan dan tetap berpihak pada rakyat kecil atau Marhaen. Ia mengumumkan bahwa lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis' kini dimasukkan dalam protokol partai untuk mengingatkan bahwa Pancasila penuh dengan narasi keberpihakan terhadap mereka yang diperlakukan tidak adil, terpinggirkan, dan miskin.
