PDIP Tanggapi Tuduhan Politik Dua Kaki
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan sejumlah partai politik yang mempersoalkan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (21/6/2026), Deddy menyatakan bahwa tuduhan politik dua kaki tidak berdasar dan mengherankan.
"Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya," kata Deddy.
Sistem Ketatanegaraan Tidak Mengenal Oposisi Formal
Deddy menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal. Menurut dia, yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan partai di luar pemerintahan. PDI Perjuangan telah menyatakan posisinya berada di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional melalui DPR.
"Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten. Justru yang perlu dipertanyakan, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" ujar Deddy.
Silakan Keluar dari Pemerintahan
Deddy mempersilakan partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk keluar dari pemerintahan. "Silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan."
Ia mengingatkan bahwa pada era Presiden SBY dan Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah mempersoalkan posisi partai mana pun yang masuk atau tidak masuk kabinet. "Kami menghormati pilihan politik masing-masing. Kenapa sekarang partai-partai koalisi justru sibuk mengurusi internal PDI Perjuangan? Itu tidak etis," tegasnya.
NasDem dan Demokrat Diminta Fokus
Deddy juga menyarankan partai-partai seperti NasDem dan Demokrat untuk fokus mengurus partainya masing-masing. "Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," katanya.
Fungsi DPR Bukan Hanya Mendukung Pemerintah
Anggota Komisi II DPR itu mengingatkan masih banyak persoalan yang lebih penting untuk diurus, mulai dari listrik, BBM, perburuhan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, hingga perdagangan.
"Saya tegaskan fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan. Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan selalu setuju dengan eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tegas Deddy.
PDIP Akan Tetap Menjadi Penyeimbang Konstruktif
Menurut Deddy, PDI Perjuangan akan tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik secara bertanggung jawab, serta mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. "Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan. Rakyat ingin melihat partai-partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh. Pemilu masih sangat jauh. Fokuslah memperbaiki yang masih kurang. Jangan mencari kambing hitam atas kegalauan kalian. Kalau mau cari kurban, ya saat Lebaran kemarin," pungkasnya.
