Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf resmi atas insiden penilaian yang terjadi dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Permohonan maaf ini disampaikan menyusul viralnya video yang menunjukkan ketidakadilan penilaian dewan juri terhadap dua peserta yang memberikan jawaban identik.
Permohonan Maaf dan Evaluasi Menyeluruh
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin, 11 Mei 2026, Akbar mengakui adanya kelalaian dari dewan juri dan menegaskan bahwa MPR akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa insiden serupa pernah terjadi di provinsi lain pada tahun sebelumnya, sehingga evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kesalahan.
Akbar menyoroti beberapa aspek yang perlu dibenahi, termasuk tata suara, mekanisme banding, dan profesionalisme panitia pelaksana. “Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya. MPR berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan lebih transparan dan akuntabel.
Kronologi Insiden Viral
Video final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada Sabtu, 9 Mei 2026, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat perbedaan penilaian yang mencolok dari juri Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR, Dyastasita. Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan tentang pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK dengan menyebutkan: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Dyastasita memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut.
Selanjutnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang persis sama: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Namun, Dyastasita memberikan nilai sempurna 10 poin dengan alasan inti jawaban sudah benar. Grup C langsung memprotes, menyatakan bahwa jawaban mereka identik. Dyastasita kemudian beralasan bahwa jawaban Grup C tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Penjelasan Juri Lain
Juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, menambahkan bahwa artikulasi peserta juga menjadi faktor penilaian. Ia menegaskan bahwa dewan juri berhak memberikan nilai minus jika artikulasi tidak jelas. “Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” jelas Indri. Penjelasan ini menuai kritik karena dianggap tidak konsisten.
Langkah Ke Depan
MPR berjanji akan mengevaluasi seluruh aspek perlombaan, termasuk mekanisme penilaian, sistem banding, dan kompetensi juri. Akbar menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan LCC Empat Pilar. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi MPR untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan.
