Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP, Putra Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun. Permintaan ini menambah pagu indikatif tahun 2027 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 1,01 triliun. Putra menilai argumentasi yang disampaikan oleh Menpar kurang tepat dan tidak meyakinkan.
Kenaikan Anggaran 200 Persen
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Putra secara langsung menyoroti besarnya kenaikan anggaran yang diminta. “Saya langsung saja ada minta uangnya berapa, mintanya Rp 1,99 triliun, berarti mintanya itu 200% kenaikan dari pagu indikatifnya yang adalah Rp 1,01 triliun. Nah ini nanti saya mengarah ke argumentasi Kemenpar ini agak kurang pas kalau mau minta tambahan uang,” ujar Putra.
Putra juga mengingatkan bahwa tren pemotongan anggaran di Kementerian Pariwisata telah terjadi sejak tahun 2025 dan berlanjut hingga 2027. Ia menduga bahwa keputusan otoritas fiskal untuk mengurangi anggaran didasari oleh prioritas nasional lain yang lebih mendesak. “Saya menduga ini, kalau anak Jaksel bilang beberapa tahun lalu, ini kode keras Bu Menteri, kode keras dari otoritas fiskal, satu uangnya memang gak ada, atau ada prioritas nasional yang bukan pariwisata, apakah itu ketahanan pangan, energi, makan bergizi dan lain sebagainya,” jelas Putra.
Perbandingan Anggaran dan Devisa yang Kontradiktif
Lebih lanjut, Putra menyoroti argumen Menpar yang membandingkan besaran anggaran dengan devisa pariwisata. Menurutnya, data yang disajikan justru melemahkan permintaan tambahan anggaran. “Kemudian, saudara Menteri menyandingkan dengan devisa pariwisata, di sini lah yang menurut saya ada kefatalan di dalam meminta tambahan anggaran, kenapa? Karena pada 2016, yang saudara Menteri sampaikan, anggaran, bukan hanya ideal, anggaran tertinggi, honeymoon ini, mencapai Rp 5,41 triliun, devisanya cuma Rp 150 triliun. Lalu di 2024 yang kata saudara Menteri adalah anggaran ideal, itu anggarannya menyusut separuhnya jadi 3 triliun, tapi devisanya melonjak 2 kali lipat Rp 269 triliun,” papar Putra.
Putra menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata justru lebih produktif dengan anggaran yang lebih kecil. “Jadi dikasih anggaran besar devisanya Rp 150 triliun, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini. Saya harus berdiri melihat ini di Lapangan Banteng, Keuangan. Menarik ini, ternyata dengan anggaran kecil ada lompatan,” sambungnya.
Pariwisata Berjalan Secara Organik
Putra berpendapat bahwa otoritas fiskal telah menyadari bahwa sektor pariwisata tidak memerlukan suntikan dana besar dari negara. “Jadi otoritas fiskal ini sadar bahwa sektor pariwisata ini berjalan secara organik melalui mekanisme pasar, tanpa perlu disuapin anggaran negara, rupiah murni secara berlebihan. Ini yang saya bilang, autopilot,” tuturnya.
Oleh karena itu, Putra menyarankan agar Menpar tidak lagi menampilkan perbandingan anggaran dan devisa dalam presentasinya karena justru melemahkan posisi kementerian. “Ini yang saya maksudnya tadinya saya pikir jangan dimasukin slide ini, apa lagi komparasi, justru melemahkan ini,” imbuhnya.
