Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait rencana aksi besar-besaran mahasiswa yang mengusung isu 'Reformasi Jilid II'. Dia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.
Pernyataan Kapolri
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang konstruktif,” kata Listyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026). Listyo menegaskan, Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, seluruh kegiatan diharapkan tetap berlangsung secara tertib dan tak menimbulkan gangguan keamanan. “Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur,” ujarnya. Dia menegaskan, Polri akan terus mengawal setiap kegiatan masyarakat agar tetap berjalan aman dan kondusif. “Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada,” kata Listyo.
Respons TNI
Sebelumnya, Mabes TNI menegaskan kesiapannya dalam mengawal stabilitas keamanan negara di tengah berembusnya narasi dan kabar di media sosial terkait rencana aksi demo besar. Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menyatakan bahwa seluruh jajaran prajurit pada prinsipnya selalu dalam kondisi siaga penuh. Bahkan, dirinya menggambarkan kesiapan institusinya melebihi batas waktu normal demi memastikan keamanan negara tetap kondusif. "Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," kata Brigjen Muhammad Nas kepada awak media di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). Kendati menyatakan pasukan siap bergerak kapan saja jika dibutuhkan, Nas menegaskan bahwa hingga saat ini jajaran internal TNI belum melakukan langkah antisipasi khusus atau pengamanan luar biasa terkait isu pergerakan massa tersebut. "Belum sampai ke sana. Belum," singkat Nas menambahkan.
Wacana Demo Besar
Wacana mengenai potensi adanya aksi demo besar ini sebelumnya juga sempat dilontarkan secara terbuka oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel. Usai menjalani sidang vonis terkait perkara dugaan korupsi sertifikasi K3 Kemnaker pada Kamis, 4 Juni 2026 lalu, Noel secara gamblang mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi eskalasi politik yang matang. Noel memprediksi bahwa dalam rentang bulan Juni hingga Juli ini akan ada sebuah peristiwa pergerakan massa yang masif di lapangan jika pemerintah tidak peka membaca situasi gejolak ekonomi yang sedang melanda masyarakat bawah. "Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, IHSG juga babak belur. Itu salah satu indikator bahwa ke depan bisa muncul gejolak sosial yang berawal dari gejolak ekonomi," ujar Noel pekan lalu. Lebih lanjut, Noel menyarankan agar Presiden Prabowo segera merapatkan barisan dan selektif dalam memilih mitra politik strategis yang memiliki loyalitas kuat, seperti PDI Perjuangan dan barisan pendukung Habib Rizieq Shihab, guna membentengi pemerintahan dari potensi guncangan politik eksternal.
