Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua pemimpin bangsa untuk membahas arah masa depan Indonesia.
Megawati Hadir dalam Kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP
Hasto menjelaskan bahwa kehadiran Megawati dalam upacara tersebut merupakan kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upacara ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
“Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024).
Hubungan Personal yang Baik Antara Prabowo dan Megawati
Hasto menambahkan bahwa Megawati adalah Presiden kelima yang memiliki banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik serta kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo. Ia berharap pertemuan kedua pemimpin tersebut menghasilkan pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan bangsa.
“Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan,” harapnya.
PDIP Sebagai Partai Penyeimbang
Ditanya terkait posisi politik PDIP di bawah kepemimpinan Prabowo, Hasto menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak dikenal istilah oposisi. Ia menekankan bahwa kehadiran Megawati di acara kenegaraan bersama Prabowo tidak serta-merta mengubah posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
“Kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang,” jelas Hasto.
Ia kemudian mengutip pernyataan Prabowo yang menyebut demokrasi membutuhkan mekanisme check and balances. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan agar suara-suara kritis dari masyarakat sipil tidak dibungkam dengan aturan hukum yang multitafsir.
“Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik,” tutur Hasto.
“Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan-masukan suara kritis jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum,” lanjutnya.
Spirit Pembebasan Pancasila
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bagi PDIP adalah tentang spirit pembebasan terhadap rakyat kecil. Menurutnya, Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan politik dan ekonomi, termasuk memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk berusaha dan terbebas dari penindasan.
“Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia yang diambil dari kaum Marhaen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka yang miskin dan yang menjadi korban dari sistem kapitalisme global,” imbuh Hasto.
“Arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi dan spirit pembebasan. Karena Pancasila itu lahir sebagai suatu kontemplasi ideologis terhadap harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati,” pungkasnya.
