Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait aktivitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang belakangan kembali menggelar kunjungan ke berbagai daerah atau blusukan. Menurut Hasto, esensi dari kegiatan tersebut bukan sekadar turun ke lapangan, melainkan lebih kepada pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil selama masa pemerintahan sebelumnya.
Pertanggungjawaban Seorang Pemimpin
Hasto menyatakan bahwa turun ke bawah bukanlah semata-mata persoalan elektoral, tetapi harus menjadi bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin. Hal ini disampaikannya di Kantor PDIP Lenteng Agung pada Senin (1/6). Ia menegaskan bahwa blusukan atau kunjungan ke daerah tidak boleh dipandang hanya sebagai strategi elektoral, melainkan juga sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang pernah diambil selama menjabat.
Kritik terhadap Kebijakan Masa Lalu
Hasto juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto saat ini, terutama di bidang fiskal. Ia menilai masalah tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pemerintahan saat ini, melainkan juga dampak dari kebijakan periode sebelumnya. Ia mencontohkan penggunaan anggaran bantuan sosial yang sangat besar untuk kepentingan elektoral pada tahun 2024, yang menurut para pengamat politik internasional mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS.
Selain itu, Hasto mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai tidak memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian. Ia juga menyoroti kebijakan pemindahan Ibu Kota negara dan program hilirisasi yang dinilai belum memberikan manfaat yang merata. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut kini menjadi sorotan publik karena berdampak pada sistem hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.
Dampak pada Sistem Hukum dan Demokrasi
Hasto menegaskan bahwa masyarakat pada akhirnya akan mempertanyakan berbagai persoalan yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sistem hukum, politik, dan demokrasi akan menjadi pertanyaan besar bagi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan politik.
