Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang hadir secara langsung untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menurut Johan, kehadiran langsung presiden menjadi momentum penting karena selama ini penyampaian KEM-PPKF biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
Pesan Politik Kepemimpinan yang Kuat
Johan menegaskan bahwa langkah ini memberikan pesan politik yang jelas bahwa pemerintah ingin menjadikan arah kebijakan fiskal sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar agenda teknokratis tahunan. "Kehadiran langsung Presiden menunjukkan tantangan ekonomi global ke depan memang membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat," ujar Johan dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
APBN Sehat di Tengah Tekanan Global
Johan menilai pemerintah berupaya menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah tekanan global yang masih dinamis. Hal ini terlihat dari target defisit 2027 yang dijaga pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi makro nasional. Namun demikian, anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa DPR akan mendalami apakah target-target makro yang cukup optimistis tersebut benar-benar ditopang oleh penguatan sektor riil dan ekonomi rakyat.
Pentingnya Manfaat bagi Rakyat
"Yang paling penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi bagaimana rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Jangan sampai APBN terlihat kuat di atas kertas, sementara petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil masih menghadapi persoalan harga, distribusi, biaya produksi, dan akses pasar," jelasnya. Dalam pemaparan pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8-6,5 persen dengan inflasi 1,5-3,5 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0-6,5 persen dan peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038.
Keberpihakan Fiskal untuk Sektor Pangan
Menurut Johan, target peningkatan kesejahteraan petani merupakan arah yang baik, namun harus diikuti keberpihakan fiskal yang nyata terhadap sektor pangan dan produksi nasional. "APBN 2027 harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi nasional. Sektor pangan, energi, industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor dan lebih siap menghadapi tekanan geopolitik global," tutupnya.
