Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyampaikan keluhan terkait pemotongan signifikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam rapat bersama Komisi II DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa alokasi TKD untuk Kaltim pada tahun 2026 mengalami penurunan lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan Alokasi TKD Kaltim
Rudy menjelaskan bahwa total TKD yang diterima Kaltim saat ini hanya sebesar Rp52,83 triliun, padahal pada tahun sebelumnya mencapai Rp78,04 triliun. "Hari ini dana transfer daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota hanya Rp52,83 triliun. Padahal tahun sebelumnya mencapai Rp78,04 triliun. Jadi lebih dari 30 persen dana TKD kami dipangkas," ujarnya.
Ia menyoroti bahwa dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, tujuh di antaranya memiliki belanja pegawai di atas 30 persen. Hal ini menjadi masalah karena APBD daerah-daerah tersebut relatif besar. "Berkaitan dengan Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten/kota yang ada, tujuh di antaranya memiliki belanja pegawai di atas 30 persen. Padahal APBD kabupaten/kota di Kalimantan Timur relatif besar," kata Rudy.
Dampak Pemangkasan TKD
Menurut Rudy, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap belanja pegawai dan pelaksanaan program wajib daerah, termasuk pelayanan publik. Pemangkasan ini mengganggu berbagai kegiatan daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali besaran alokasi TKD untuk Kaltim.
"Kami meminta pemerintah mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah karena sangat memengaruhi pemenuhan belanja pegawai serta belanja wajib, seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan, dan pelatihan ASN," katanya.
Realisasi TKD Masih Rendah
Rudy menilai realisasi TKD saat ini masih terlalu rendah. Ia menyebutkan bahwa idealnya penyaluran dana transfer daerah pada pertengahan tahun sudah mencapai 45 hingga 50 persen. "Yang paling ideal sekitar 45 sampai 50 persen. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan daerah sedikit terganggu. Sementara kepala daerah dituntut berakselerasi dalam membelanjakan APBD agar dana tidak mengendap di kas daerah," pungkasnya.
Pemangkasan TKD ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kaltim, mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat cukup tinggi. Rudy berharap ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Kaltim.
