Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Dapat Info Bocoran OTT KPK
Bupati Langkat Bantah Dapat Info Bocoran OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek. Syah tidak banyak berbicara saat digiring menuju mobil tahanan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/7/2026) dini hari.

Pantauan detikcom, Syah turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 01.28 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangan terborgol. Saat dimintai pendapat, ia hanya menjawab singkat. "Nggak (ada yang mau disampaikan), terima kasih, terima kasih," ucapnya sambil digiring.

Bantahan Soal Info OTT

Ketika ditanya apakah ada yang memberitahunya soal informasi operasi tangkap tangan (OTT), Syah membantah. "Ndak ada (yang memberi info OTT)," tuturnya. Syah akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari ke depan.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka: Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) dan tim sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB).

Kronologi Dugaan Kebocoran Informasi

Dugaan kebocoran informasi OTT bermula pada Rabu, 1 Juli 2026. Sekitar pukul 21.00 WIB, Syah Afandin menghubungi Yaqub untuk bertemu setelah menyelesaikan acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, Zulkifli, sopir Syah Afandin, menghubungi Yaqub dan meminta Syah Afandin balik arah karena mengetahui tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat.

Syah ditangkap KPK saat dalam perjalanan menuju Kota Binjai. Tim KPK mengamankan uang Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi mobil penumpang bagian depan.

KPK Akan Evaluasi

Sebelumnya, KPK menyatakan akan mengevaluasi dugaan bocornya informasi OTT di Langkat dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Hal ini disampaikan menyusul adanya indikasi kebocoran yang memungkinkan tersangka mengetahui rencana penangkapan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada 2024. KPK terus mendalami peran para tersangka dan mengembangkan penyidikan.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga