Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyambut baik pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI yang bertujuan memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Apresiasi ini disampaikan usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Apresiasi Mendagri atas Dukungan Komisi II
Tito menekankan bahwa dukungan Komisi II sangat penting mengingat kompleksitas persoalan di perbatasan. Tim Panja telah meninjau sejumlah titik perbatasan dan menemukan berbagai tantangan yang membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. "Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Peran BNPP dalam Koordinasi Perbatasan
Mendagri menegaskan pentingnya BNPP sebagai badan koordinator penyelesaian persoalan perbatasan, termasuk sengketa batas negara dan percepatan pembangunan. Pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat nasionalisme. "Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," katanya.
Kompleksitas Wilayah Perbatasan Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta perbatasan laut dengan 10 negara. Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan lebih imperatif karena fungsi koordinasi kerap terkendala fokus dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. "Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," jelas Tito.
Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Kunci
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi antarkementerian/lembaga menjadi kunci percepatan pembangunan perbatasan. Mendagri menyambut rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan berbagai komisi DPR untuk mengoptimalkan peran kementerian/lembaga. "Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.
