Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan Kudus atas inisiatif mereka dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, dukungan aktif dari pemerintah daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program strategis ini.
Apresiasi untuk Percepatan Program
"Saya sangat senang karena Kudus dan Garut berinisiatif untuk mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan," ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (30/4/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu (29/4/2026).
Agus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari desil 1 dan 2 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2026.
Standar Sekolah Rakyat Unggul
"Sekolah Rakyat harus unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah," jelas Agus. Ia juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektare yang merupakan milik pemerintah dan harus memenuhi syarat teknis. Beberapa persyaratan tersebut antara lain lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana dan memiliki kontur lahan yang sesuai.
Pembahasan Kesiapsiagaan Bencana
Selain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, audiensi juga membahas penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua daerah tersebut. Agus mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB. "Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial," katanya.
Agus menegaskan bahwa Kemensos memiliki skema bantuan sosial adaptif untuk bencana yang didukung melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam penanganan bencana.
Kendala di Kudus dan Garut
Pada kesempatan tersebut, Perwakilan DPRD Kudus Valerie menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kudus. "Data di lapangan menunjukkan masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus adalah keterbatasan lahan.
Selain pendidikan, Kudus juga menghadapi tantangan bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi ini mendorong usulan penguatan program KSB untuk mendukung buffer stock dan dapur umum di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam 4 rombongan belajar. Namun, Garut masih menghadapi kendala lahan untuk pembangunan sekolah permanen. "Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana," pungkas Marlinda.
Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah
Di akhir pertemuan, Agus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama," ucap Agus.
