Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah untuk melakukan survei pemerataan akses pendidikan di wilayah lereng Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, dan Sumbing. Survei ini menyasar tiga kabupaten, yaitu Temanggung, Magelang, dan Purworejo.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat merespons aduan tiga kepala daerah dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung. "Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Luthfi menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian serius terhadap layanan pendidikan karena merupakan salah satu parameter kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud perhatian, Pemprov Jateng telah mengalokasikan biaya pendidikan gratis untuk 5.000 anak keluarga miskin di sekolah-sekolah swasta melalui program kemitraan pada 2025 lalu. "Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya," imbuhnya.
Survei juga ditujukan untuk memetakan keberadaan SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah tersebut. Jika dibutuhkan dan lahan tersedia, pembangunan sekolah negeri akan langsung dimasukkan ke dalam anggaran. "Contoh di Temanggung ada 7 daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun," tandas Luthfi.
Luthfi sebelumnya juga telah meresmikan SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten, yang berada di lereng Gunung Merapi dan sebelumnya termasuk wilayah blank spot pendidikan.
Sebelumnya, aduan soal keterbatasan akses pendidikan disampaikan oleh tiga bupati. Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta penambahan SMA di Lereng Sumbing, yakni Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran, yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. Bupati Temanggung Agus Setyawan menyebut terdapat 7 daerah blank spot di wilayahnya dan meminta Pemprov mendorong pembangunan SMA di daerah-daerah tersebut. Ia juga menyinggung kesiapan lahan Sekolah Rakyat seluas sekitar 5 hektare yang masih dalam proses. "Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK. Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare milik provinsi yang ada di sebelahnya," ujar Agus.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti turut meminta pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah itu termasuk padat penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Lahan desa seluas 4 hektare diklaim sudah siap. "Sudah siap lahan desa 4 hektare, sudah komunikasi juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi," kata Yuli.
