Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di ibu kota. Ia meminta jajaran kelurahan untuk lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan warga, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga.
Hal tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan empat kantor lurah di wilayah Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa kantor kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat urusan administratif, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial masyarakat.
Kelurahan Harus Menjadi Tempat Pengaduan Warga
“Saya dengar langsung berbagai persoalan yang ada, mulai dari KDRT, perselingkuhan, perceraian, dan sebagainya. Itulah kondisi riil di masyarakat yang pemerintah harus hadir di tingkat paling bawah,” kata Pramono di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Planet Senen, Jakarta Pusat.
Menurutnya, kelurahan harus membuka diri seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan keluhan, masukan, hingga mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Peran Penting Aparatur Kelurahan dalam Meredam Konflik Sosial
Pramono menilai keberadaan aparatur di tingkat kelurahan sangat penting dalam meredam konflik sosial yang terjadi di lingkungan warga. Respons cepat dan pendekatan yang humanis menjadi kunci dalam penanganan masalah seperti KDRT.
“Kelurahan harus jadi tempat warga mengadu. Jangan hanya administratif, tapi benar-benar membantu menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kompleksitas persoalan di Jakarta yang berpenduduk hampir 11 juta jiwa menuntut pemerintah bekerja lebih adaptif. Berbagai masalah sosial, termasuk KDRT, perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Penguatan Layanan Masyarakat di Tingkat Bawah
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyebut pemerintah terus memperkuat peran layanan masyarakat di tingkat bawah, termasuk melalui fasilitas seperti RPTRA dan unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Dengan langkah tersebut, ia berharap tekanan sosial yang dialami masyarakat dapat berkurang, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga.
“Persoalannya tentunya berbagai hal, tetapi saya yakin dengan kehadiran pemerintah dalam persoalan-persoalan ini akan mengurangi stres ataupun tekanan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.
