Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah swasta gratis yang masih memungut biaya dari siswa. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sorotan dari DPRD DKI Jakarta terkait pelaksanaan program sekolah gratis di sejumlah sekolah swasta di ibu kota yang dilaporkan masih meminta pembayaran kepada peserta didik.
Tindakan Tegas bagi Sekolah yang Langgar Aturan
“Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” ujar Pramono di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026). Namun, ia belum memerinci bentuk sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti melanggar.
Program Sekolah Gratis Perlu Dukungan DPRD
Pramono menyampaikan bahwa pelaksanaan program sekolah swasta gratis tidak bisa dijalankan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai penerapan program ini harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta sebagai mitra penganggaran dan pengawasan. “Untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD,” ucap Pramono.
Pembahasan Penambahan Sekolah Tahun Depan
Menurut Pramono, pembahasan bersama DPRD DKI juga akan menentukan penambahan jumlah sekolah atau penerima program sekolah gratis pada tahun depan. “Untuk tahun depan, berapa (sekolah swasta gratis) yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama,” jelas Pramono. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
