Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa pagu indikatif Polri untuk 2027 hanya sebesar Rp 118 triliun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai Rp 178,6 triliun.
Pagu Indikatif Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya
Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima Polri untuk 2027 mengalami penurunan signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp 146 triliun. Selisihnya mencapai Rp 28 triliun atau sekitar 19,2 persen. Dengan pagu tersebut, kebutuhan ideal Polri baru terpenuhi sebesar 66 persen.
Setelah mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal Polri justru naik menjadi Rp 184 triliun. Hal ini mendorong Polri untuk mengajukan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun melalui surat Kapolri nomor B/10413/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 kepada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
Rincian Alokasi Tambahan Anggaran
Belanja Pegawai Rp 4,5 Triliun
Tambahan untuk belanja pegawai diprioritaskan untuk pemenuhan perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi sebesar 80 persen, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana intake Polri tahun 2027.
Belanja Barang Rp 20,9 Triliun
Alokasi ini mencakup 11 pos, antara lain:
- Pembayaran tunggakan BMP dan listrik tahun anggaran 2026
- Penambahan anggaran Dukops Bhabinkamtibmas
- Pengadaan perlengkapan pengamanan Pemilu 2029
- Penambahan anggaran lidik sidik tindak pidana
- Penambahan anggaran Galsus (penggalangan khusus)
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan serta bangunan
- Penambahan anggaran kaporlap rutin sesuai jumlah personel
- Anggaran untuk DOB, satker baru, dan peningkatan tipologi satker
- Operasi terpusat (Damai Cartenz, Lilin, Ketupat)
- Penanggulangan bencana, rusuh massa, dan Pam VVIP
- Event nasional dan internasional
Belanja Modal Rp 40,6 Triliun
Belanja modal diprioritaskan untuk enam hal:
- Pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan SPKL
- Pemenuhan kendaraan khusus Brimob
- Pembangunan dan peningkatan ruang pelayanan khusus (RPK) kepolisian
- Pembangunan mako Polda, Polres, Polsek, Polsubsektor wilayah perbatasan, dan SPKT
- Pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri
- Pemenuhan alat material khusus (almatsus) Polri untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029
Dengan usulan ini, Polri berharap dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan masyarakat secara optimal di tahun 2027.
