Komisaris Jenderal (Purn) Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa Indonesia selama 53 tahun terus mengimpor jagung sejak tahun 1973. Namun, pada tahun 2026 ini, Indonesia tidak hanya berhenti mengimpor, tetapi juga mulai mengekspor jagung. Ia meyakini capaian ini tidak terlepas dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diberi tugas membantu mengawal sektor produksi jagung.
Menurut Rycko, keterlibatan Polri dalam mengakselerasi produksi jagung telah menorehkan sejarah baru bagi Indonesia. "Data BPS, jawabannya adalah Indonesia itu selalu mengimpor jagung sejak tahun 1973, dan baru tahun 2026 ini kita menyatakan tidak mengimpor, dan bahkan mengekspor. Berarti selama 53 tahun ini kita impor terus, sejarah dirubah. Sejarah dirubah karena apa? Dengan adanya satu kebijakan presiden yaitu untuk swasembada pangan, kemudian menugaskan Polri," kata Rycko di Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).
Polri Mampu Membuat Sejarah dalam Ketahanan Pangan
Rycko menegaskan bahwa Polri tidak hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, tetapi juga mampu membuat sejarah dalam sejarah perpanganan Indonesia. "Jadi Polri bukan hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, tapi mampu membuat sejarah dalam sejarah perpanganan Indonesia. Ini membuat sejarah loh," lanjut dia.
Di samping menyoroti peran Polri yang dinilai berhasil mengakselerasi produksi jagung nasional, Rycko juga mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi atau melakukan telaah kritis terkait 53 tahun Indonesia mengimpor jagung. "Lantas, apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan Polri? Kok bisa mengubah sejarah 53 tahun kita mengimpor, kok bisa diubah oleh Polri dalam waktu dua tahun?" ucap Rycko.
Empat Faktor Kebijakan Pangan yang Perlu Dibedah
Rycko lalu membahas kebijakan pemerintah di bidang pangan yang meliputi empat faktor, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ia mengajak untuk membedah satu per satu kebijakan tersebut. "Oke, yuk kita bedah satu persatu kebijakan pemerintah di bidang pangan. Kebijakan pemerintah di bidang pangan kan tadi yang pertama ada ketersediaan, kemudian akses, lalu pemanfaatan, dan terakhir stabilitas. Bagaimana tidak optimalnya program-program (jagung selama) ini berjalan di tengah masyarakat? Apakah permasalahan itu ada di pemerintah, masyarakat, atau program tidak bisa dijalankan?" ujar Rycko.
Dengan telaah kritis, Rycko mengatakan pemerintah dapat mengambil pelajaran sehingga produksi jagung di masa mendatang bisa tetap optimal. "Di mana yang harus dioptimalkan? Apakah kebijakan pemerintahnya bersama dengan kementerian lembaga? Apakah di sektor masyarakatnya? Atau di sektor bahan pangannya itu sendiri?" ucap dia.
Kendala Modal Petani Jadi Sorotan
Rycko lalu mengutip penjelasan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Anwar, selaku Kasatgas Pangan Polri. Dari situ, Rycko menduga permodalan menjadi salah satu kendala utama para petani. "Tadi Pak Anwar sudah menjawab, misalnya dalam ketersediaan. Pak Anwar bilang masyarakat dalam membuka lahan saja perlu ongkos, (membuka) lahan (dalam kondisi) baik-baik saja (biayanya) Rp 2 juta-an. Itu lahan baik-baik itu sudah datar, tidak ada pohon-pohon besar, rawa-rawa, atau gambutnya, itu Rp 2 juta-an," jelas Rycko mengutip Irjen Anwar.
"Kalau (lahan berupa) gambut atau rawa, jika buka lahan besar kan lebih dari itu. Nah, ini modal. Kuncinya modal. Modal petani untuk membuka lahan. Modal dari mana? Nah ini harus dibicarakan. Pemerintah harus ambil alih kan, atau mau melalui perbankan kita yang mengambil alih?" tanya Rycko.
Masalah Bibit dan Pupuk yang Tak Kunjung Tuntas
Selanjutnya, Rycko menyoroti soal kendala bibit. Ia menyebut petani memerlukan bibit varietas unggul, namun kenyataannya petani mengambil bibit dari tanaman yang sebelumnya sudah mereka tanam. "Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bibit. Bibit ini turun temurun oleh petani diambil dari tanaman yang lalu. Bisa tidak kita, pemerintah, menyediakan bibit yang unggul? Yang dari hasil penelitian merupakan varietas unggul. Dengan mudah cepat tumbuh, tahan hama, dan cepat produksi. Dan tahan udara atau tahan banting, itu kita perlu," tegas Rycko.
Rycko juga membahas masalah ketersediaan dan akses pupuk. Ia mengaku mendalami kegiatan pertanian dan merasakan bahwa biaya harga pupuk dan komponen pendukung lainnya yang tidak ekonomis membuat keuntungan dari penjualan panen tidak bisa dirasakan petani. "Ini masukan kritis lagi, yaitu pupuk. Pupuk kita, dari data di atas kertas itu cukup. Namun kenyataan di lapangan tidak. Saya kan petani juga. Saya menanam padi, tiga kali musim panen, hanya pohon pertama yang menguntungkan, dan yang kedua ketiga sudah tidak cukup beli bahan. Karena harganya mahal, ambil uang dari hasil panen, akhirnya uangnya tidak bisa dipakai," terang dia.
Akses Pemasaran dan Peran Tengkulak
Rycko juga menyoroti akses penjualan. Ia menuturkan jika hasil pertanian dan harganya masih ditentukan tengkulak, maka petani tidak akan sejahtera. "Kemudian, akses. Jika masih dikuasai oleh tengkulak, petani tidak akan bisa menghasilkan. Apalagi petani-petani kita, semenjak mereka melakukan pengolahan tanah sampai dengan panen kan butuh waktu paling sedikit tiga bulan. Selama tiga bulan itu mereka makan apa? Ini nantinya akan ditelaah secara kritis," pungkas dia.
