Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi memperluas program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech) yang dicanangkan pemerintah.
Rakor Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos
Perluasan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (30/6/2026). Mendagri Tito Karnavian memimpin langsung rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah.
“Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Keberhasilan Piloting di Banyuwangi
Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dinilai berhasil. Keberhasilan itu menjadi dasar untuk mereplikasi program ke daerah lain. Tito menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas atas kesuksesan tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia,” terangnya.
GovTech Dorong Efisiensi dan Transparansi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat,” tandas Luhut.
Proses Seleksi Penerima Bansos Lebih Transparan
Luhut menjelaskan, untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem tersebut dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen maupun proses yang panjang.
Dukungan Lintas Kementerian dan Kepala Daerah
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Tim KPTDP. Hadir secara langsung sejumlah kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
