Jakarta – Myanmar menyampaikan keluhan atas sikap ASEAN yang dinilai mengucilkan pemerintahannya. Pemerintah Myanmar merasa diperlakukan tidak adil oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut.
Dilansir AFP pada Senin (11/5/2026), keluhan ini muncul setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu yang mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar. ASEAN yang beranggotakan 11 negara telah mengucilkan Myanmar dari KTT sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021, yang memicu perang saudara.
Pemilu Terbatas dan Kudeta
Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, junta Myanmar menggelar pemilu terbatas yang mengecualikan partai Suu Kyi bulan lalu. Pemilu tersebut berujung pada pengambilalihan kekuasaan oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden sipil, setelah ia mengundurkan diri sebagai panglima tertinggi militer. Pada KTT ASEAN di Filipina, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengeluhkan tidak adanya kemajuan berarti di Myanmar.
Klaim Myanmar
Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya membantah klaim tersebut. Myanmar menyebut ada perkembangan positif yang diakui sebagian negara ASEAN. “Perkembangan positif di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, beberapa negara terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan setara,” demikian pernyataan Kemlu Myanmar.
Dalam KTT ASEAN di Filipina, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan Myanmar belum siap hadir di meja konferensi karena kekejaman terhadap warga negaranya masih terjadi. Indonesia dan Singapura, yang akan menjadi Ketua ASEAN bergilir tahun depan, secara luas diyakini sepakat dengan pandangan Malaysia.
Kemlu Myanmar menyebut keterlibatan tidak konstruktif dengan pemerintah baru akan mengabaikan kehendak rakyat Myanmar, yang telah menggunakan hak demokrasi mereka. “Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil, Myanmar telah bersabar,” ujar Kemlu Myanmar. Tanpa menyebut nama negara, Kemlu Myanmar menuduh beberapa negara ikut campur dalam urusan internal melalui kritik dan tekanan.
Analis: ASEAN Alami Keruntuhan Konsensus
Menurut analis, ASEAN mengalami keruntuhan konsensus terkait Myanmar akibat frustrasi atas kurangnya kemajuan rencana perdamaian blok tersebut. Beberapa negara seperti Thailand mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing saat dilantik, sementara negara lain tetap acuh tak acuh terhadap pemilu yang dikritik pengawas demokrasi.
Sikap Indonesia
Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut situasi Myanmar dibahas dalam forum retret KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan mencakup pemilu dan pembentukan pemerintahan baru Myanmar. Sugiono menekankan bahwa pemilu harus inklusif dan mampu menjawab persoalan serta membawa perdamaian.
Indonesia tetap berpegang pada prinsip five-point consensus ASEAN sebagai acuan utama penyelesaian krisis di Myanmar. Negara-negara ASEAN menyoroti langkah positif pemerintahan baru Myanmar, seperti pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik dan perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi. “Ini merupakan progres dalam memenuhi five-point consensus,” ujar Sugiono. Seluruh negara anggota sepakat bahwa Myanmar harus dirangkul sebagai bagian keluarga besar ASEAN dan terus diberikan perhatian untuk memperbaiki situasi dalam negeri.
