Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif. Penilaian didasarkan pada data dan indikator kinerja yang terukur, termasuk aspek penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, creative financing, pengendalian inflasi daerah, dan penurunan tingkat pengangguran.
Pengawasan Ketat oleh Mendagri
Mendagri menyatakan bahwa tim penilai diawasi secara ketat untuk menjaga kredibilitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri. Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur,” ujarnya usai menghadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali di Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis malam (4/6/2026).
Data Kuantitatif Terbuka
Penilaian menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut bersumber dari indikator seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan inflasi. Khusus untuk inflasi, perkembangannya dipantau dan diperbarui setiap minggu.
Pembagian Enam Regional
Kemendagri membagi Apresiasi Pemda ke dalam enam regional agar kompetisi berlangsung proporsional dan memberikan kesempatan setara bagi daerah sesuai karakteristik dan kapasitas masing-masing.
Agenda Strategis di Yogyakarta
Selain Apresiasi Pemda, Mendagri juga mengikuti agenda strategis lain di Yogyakarta, seperti program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali. Menurutnya, agenda-agenda tersebut saling berkaitan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. “Masalah perumahan ini berhubungan langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah yang utamanya di rumah. Manfaat program ini besar sekali. Kemudian Rapat Forkopimda oleh Menko Polkam. Jadi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tambahnya.
Harapan untuk Daerah
Mendagri berharap melalui Apresiasi Pemda, daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Sekaligus acara ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala daerah yang mungkin menghadapi masalah hukum, tapi cukup banyak kepala daerah yang peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi,” tandasnya.
