Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk terus berlomba meraih prestasi dan insentif fiskal. Hal itu disampaikan usai menghadiri Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam.
Menurut Mendagri, pemberian penghargaan merupakan upaya memotivasi daerah agar terus meningkatkan kinerja. Penghargaan juga menunjukkan banyak kepala daerah mampu menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini teman-teman kepala daerah akan lebih bersemangat dan termotivasi. Bagi yang belum beruntung, kita harapkan juga dapat berlomba-lomba untuk memperoleh dana insentif fiskal,” ujar Mendagri.
Kategori Penghargaan di Papua Diubah
Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi. Kebijakan ini diambil karena di Tanah Papua hanya terdapat dua kota, yakni Jayapura dan Sorong. Dengan menggunakan kategori ibu kota provinsi, kompetisi dinilai lebih representatif sehingga dapat menghasilkan daerah terbaik.
Mendagri juga mengapresiasi jajaran pimpinan Komisi II DPR RI yang mendukung penyelenggaraan penghargaan tersebut. Ia memastikan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di enam regional sebagai bagian dari upaya Kemendagri mendorong peningkatan kinerja Pemda. Langkah ini merupakan implementasi pendekatan stick and carrot, yakni pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk terus memperbaiki kinerjanya.
Penilaian Berbasis Data Akuntabel
Terkait mekanisme penilaian, Mendagri menegaskan bahwa data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, proses penilaian diyakini berlangsung secara akuntabel dan transparan. “Jadi, cukup dengan mengambil data yang ada, sudah terlihat daerah mana yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. Data pengangguran juga tersedia di BPS. Begitu pula data kemiskinan, sehingga dapat terlihat daerah-daerah yang mengalami peningkatan atau penurunan. Sementara untuk creative financing, datanya diambil dari SIPD,” imbuhnya.
Dengan pendekatan ini, diharapkan persaingan antar daerah semakin sehat dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Mendagri optimistis penghargaan ini mampu mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
