MAKAN Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyedot perhatian publik dalam dua tahun terakhir. Perdebatan yang muncul beragam, mulai dari efektivitas pelaksanaan, tata kelola anggaran, dampaknya terhadap kantin sekolah, hingga kemampuan fiskal negara untuk membiayainya secara berkelanjutan.
Pertanyaan Mendasar yang Jarang Diajukan
Namun, di tengah berbagai perdebatan tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: apakah MBG masih berada pada khittah pendidikan ketika hampir separuh anggaran fungsi pendidikan pemerintah pusat digunakan untuk membiayainya?
Alokasi Anggaran MBG dalam Fungsi Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 223,56 triliun yang dimasukkan dalam fungsi pendidikan pada belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari total anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk program MBG. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa prioritas pendidikan yang sesungguhnya, seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan pengembangan kurikulum, mungkin terpinggirkan.
Dampak terhadap Kantin Sekolah dan Efektivitas Program
Selain persoalan anggaran, program MBG juga menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kantin sekolah. Banyak kantin sekolah yang mengeluhkan penurunan pendapatan karena siswa lebih memilih makanan gratis dari program MBG. Efektivitas pelaksanaan program juga menjadi sorotan, terutama dalam hal distribusi makanan yang tepat sasaran dan kualitas gizi yang terjamin.
Tata Kelola Anggaran dan Keberlanjutan Fiskal
Tata kelola anggaran MBG juga menjadi perhatian. Dengan alokasi yang sangat besar, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi krusial. Kemampuan fiskal negara untuk membiayai program ini secara berkelanjutan juga dipertanyakan, mengingat program ini membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.
Di tengah berbagai perdebatan ini, pertanyaan mendasar tentang khittah pendidikan tetap mengemuka. Apakah program MBG benar-benar mendukung tujuan pendidikan nasional, atau justru mengalihkan fokus dari upaya peningkatan kualitas pendidikan yang lebih fundamental?
