Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggeruduk acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (15/6) lalu. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap dialog, melainkan kritik terhadap dialog yang baru dilakukan setelah kebijakan dibuat.
Pernyataan Sikap Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di selasar Balairung UGM, Sleman, pada Rabu (17/6) sore, mahasiswa menjelaskan alasan mereka menggeruduk forum Kopdar Bareng Mas Dar. Acara tersebut diisi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dijadwalkan hadir tidak tampak malam itu. Forum bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia' itu dinilai mahasiswa bukan forum diskusi yang genuine.
"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," demikian pernyataan sikap yang dibacakan.
Kritik Terhadap Waktu Dialog
Massa mahasiswa lintas fakultas dan organisasi mempertanyakan mengapa ruang dialog baru dibuka ketika kebijakan telah ditetapkan, bukan saat proses pembuatan kebijakan sesuai kaidah partisipasi bermakna yang diatur peraturan perundang-undangan. Juru bicara mahasiswa, Gladwin, menyatakan bahwa forum tersebut bukanlah forum yang genuine, terlihat dari representasi dan timing-nya. "Dan bagaimana akhirnya mereka membuka dialog setelah kebijakan itu ditetapkan. Dan bagaimana pada akhirnya pun ruang diskusi itu tidak akan pernah substantif dengan acara dalam bentuk seperti semi seminar atau forum tanya jawab," ujarnya.
Aksi sebagai Ekspresi Ketidakpercayaan
Melalui pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan bahwa aksi di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap berulang kali menindas rakyat. Mereka mengaku muak dan menolak diam saat mengetahui acara kopdar tersebut akan digelar dengan daftar pejabat dan media pendukung tertentu. "Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi," terang mereka.
Menurut mahasiswa, acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara timpang. "Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan," ungkap mereka.
Akumulasi Kekecewaan
Mahasiswa menyebut kemarahan yang meledak dalam forum tersebut merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan anggaran pendidikan, proyek food estate yang menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, serta revisi UU TNI dan RUU Polri yang memperluas okupasi negara terhadap ruang sipil.
Persoalan ekonomi juga memicu kemarahan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, defisit APBN yang membengkak, menyempitnya ruang fiskal yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memperburuk kondisi masyarakat. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025.
Kritik terhadap Anggaran Keamanan
Mahasiswa juga mengkritik besarnya alokasi anggaran ke sektor pertahanan dan keamanan. Anggaran ratusan triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BNN menunjukkan kecenderungan pemerintah memperluas hegemoni melalui alat keamanan negara. Mereka juga menyoroti rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap kabupaten/kota yang dinilai sebagai militerisasi ruang publik.
Desakan kepada Rektor UGM
Dalam pernyataan sikap, mahasiswa mendesak Rektor UGM Ova Emilia untuk menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan yang dinilai salah arah dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta Ova menegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan tersebut dan mendukung penuh perjuangan rakyat. Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Ova maupun Rektorat UGM.
