Gus Ipul Paparkan Fondasi Utama Pengentasan Kemiskinan di Musrenbang NTB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan tidak dapat dimulai sekadar dari program-program semata. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan cara kerja serta penyamaan data antar lembaga.
Penekanan pada Tata Kelola yang Baik
Hal ini ditegaskan Gus Ipul saat memberikan arahan pada Puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Mataram. Dalam forum yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, Gus Ipul menekankan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah tata kelola yang baik.
"Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci yang pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah yang lain akan mengikuti," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
Perbaikan tata kelola menurut Gus Ipul juga harus dibarengi dengan upaya integritas. Dia mengingatkan bahwa praktik korupsi sudah menjadi masa lalu dan tidak lagi memiliki ruang di tengah sistem yang semakin terbuka. "Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjamaah untuk urusan yang benar. Tidak lagi untuk urusan korupsi," tuturnya.
Penanganan yang Terarah dan Berkelanjutan
Gus Ipul menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dia menyebut upaya yang dilakukan tidak boleh bersifat sesaat, melainkan harus konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Arahnya harus jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus. Itu yang diajarkan Undang-Undang kepada kita," ungkapnya.
Lantaran itu, Gus Ipul mengajak pemerintah daerah untuk memulai langkah paling mendasar yakni menyamakan basis data. Dia menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Semua harus mulai dari data yang sama, lalu kita perbaiki bersama," ujarnya.
Langkah Lanjutan: Rehabilitasi dan Pemberdayaan
Selain itu, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri.
Dia mencontohkan pentingnya kehadiran layanan seperti rumah singgah dan sentra-sentra Kemensos di daerah untuk menjangkau kelompok rentan, sekaligus mendorong daerah memiliki fasilitas tersebut sebagai bagian dari pelayanan dasar.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menyoroti Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
"Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan keluarga miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin," jelasnya.
Dia pun mendorong pemerintah daerah di NTB turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan program tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan dukungan lain yang diperlukan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Gus Ipul juga mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menurunkan kemiskinan secara nyata.
"Saya ingin kita bekerja bersama, berjamaah, supaya apa yang menjadi cita-cita kita yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan betul-betul bisa dirasakan masyarakat," jelasnya.
Sambutan positif pun turut diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Dia menilai Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena mempertemukan langsung pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum perencanaan.
Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa peran desa sangat menentukan dalam menurunkan kemiskinan. Sebab desa memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan Deputi BPKP tentang pengawasan bersama implementasi program unggulan daerah, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rancangan RKPD Tahun 2027.
