Gerindra: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Prabowo
Partai Gerindra menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan ekonomi global. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa kepuasan publik dipengaruhi oleh langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA) dan memperkuat penerimaan negara.
“Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo,” kata Bahtra di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026), seperti dikutip dari Antara.
Penertiban Pengusaha yang Mengakali Pajak
Menurut Bahtra, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu langkah utama adalah menertibkan pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban secara optimal dalam pengelolaan SDA. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor perkebunan sawit dan pertambangan, terutama terkait kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara.
“Kita tahu Pak Prabowo sangat concern dengan pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha-pengusaha tambang yang selama ini memberikan sumbangsih terhadap negara sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena mereka berbagai macam cara dilakukan agar misalnya mengakali pajaknya supaya rendah,” ujar Bahtra.
Tindak Tegas Under Invoicing
Selain itu, Bahtra menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik under invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya pada komoditas SDA seperti nikel dan crude palm oil (CPO). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk membenahi tata kelola hilirisasi SDA meskipun menghadapi tantangan, baik dari tekanan ekonomi global maupun dinamika domestik.
“Jadi, kita sangat bersyukur walaupun dinamikanya, baik itu tekanan global yang begitu kuat, begitupun tekanan domestik, tentu yang tidak mudah, karena Pak Prabowo ingin betul-betul membereskan bagaimana soal hilirisasi sumber daya alam ini dan kita tahu sendiri bahwa inilah yang selama ini yang tidak bisa dibereskan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan memang sangat sulit,” ucap Bahtra.
Dampak dan Harapan ke Depan
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor SDA dan menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Dengan menertibkan praktik penghindaran pajak dan under invoicing, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap pelaku usaha memberikan kontribusi yang sesuai kepada negara. Hal ini sejalan dengan upaya Prabowo untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
