Pertemuan antara pemimpin China dan Korea Utara menghasilkan kesepakatan untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, namun isu nuklir Korea Utara sengaja tidak dibahas. Presiden Xi Jinping mengunjungi Pyongyang pada Selasa (09/10) dan bertemu dengan Kim Jong Un dalam pertemuan puncak yang pertama sejak 2019.
Kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa kedua negara kini memiliki "pemahaman bersama yang lebih dalam dan komprehensif." Xi menyatakan bahwa arah perkembangan ke depan semakin jelas dan terarah dalam jamuan makan siang sebelum keberangkatannya.
Surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun, mengabarkan bahwa Xi dan Kim membahas perluasan kerja sama bilateral dan penguatan komunikasi strategis, termasuk pertukaran di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Latar Belakang Kunjungan
Kunjungan Xi terjadi di tengah kekhawatiran Beijing atas semakin eratnya hubungan Pyongyang dengan Moskow. Korea Utara dilaporkan memasok senjata dan personel ke Rusia sebagai imbalan atas alih teknologi militer dan dukungan lainnya.
Menurut Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, China berusaha menghidupkan kembali hubungan yang dianggap hanya simbolis. Kunjungan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan Korea Utara pada Rusia.
"Jika pertemuan Xi dan Kim pada 2019 fokus pada pemulihan hubungan bilateral, pertemuan kali ini mengisyaratkan bahwa Beijing memandang Korea Utara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan internasional," ujar Han.
Isu Nuklir Tidak Dibahas
Meskipun Korea Utara terus mengembangkan program senjata nuklir dan menguji rudal balistik, baik Rodong Sinmun maupun media China tidak menyinggung denuklirisasi dalam laporan mereka. Sebelum kunjungan, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa denuklirisasi "tidak akan pernah terjadi."
Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, menyatakan status nuklir Korea Utara sebagai "batas yang tidak bisa diganggu gugat." Han menilai China kini menghindari pembahasan denuklirisasi secara terbuka dan secara efektif menoleransi program nuklir Korea Utara.
Kim Hyung Suk, mantan wakil menteri unifikasi Korea Selatan, mengatakan bahwa isu denuklirisasi sengaja dihilangkan sementara kerja sama politik, militer, dan ekonomi ditonjolkan.
Implikasi Geopolitik
Jeong Joon-hee, mantan juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, menyatakan bahwa Pyongyang mungkin memanfaatkan kekhawatiran China atas hubungan Korut-Rusia untuk mendapatkan pengakuan diam-diam atas status nuklirnya. Di sisi lain, Beijing melihat Korea Utara sebagai mitra strategis yang lebih kuat.
"Penguatan aliansi militer China-Korea Utara memungkinkan Korea Utara menggunakan kemampuan nuklirnya untuk menangkal AS jika terjadi krisis Taiwan. Secara ekonomi, ini mengamankan akses China ke Laut Jepang," kata Jeong.
Keuntungan bagi Korea Utara
Bagi Korea Utara, membaiknya hubungan dengan China memberikan keuntungan ekonomi dan diplomatik. Pyongyang ingin menghindari ketergantungan eksklusif pada Rusia. Dengan memperbaiki hubungan dengan Beijing dan Moskow, Kim Jong Un dapat memaksimalkan daya tawar.
China tetap menjadi mitra dagang terbesar Korea Utara dan sumber dukungan ekonomi krusial meskipun sanksi internasional masih berlaku. Kedua pihak sepakat memperkuat pertukaran politik, ekonomi, dan kerja sama di sektor diplomasi serta koordinasi strategis.
Dukungan Pyongyang atas posisi Beijing soal Taiwan dan dukungan China atas tujuan kebijakan Korea Utara menunjukkan kesiapan saling mendukung kepentingan inti masing-masing.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris dan diadaptasi oleh Fika Ramadhani. Editor: Tezar Aditya Rahman.
