Pemerintah Indonesia melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengumumkan rencana penataan ulang terhadap ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 8.617 titik dapur yang sebelumnya ditetapkan di luar skema wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan dievaluasi secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas layanan dan verifikasi penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Penetapan di Luar Skema 3T
Dudung menjelaskan bahwa Perpres tersebut hanya menetapkan 30 kabupaten sebagai wilayah prioritas 3T. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul penetapan hingga 8.617 titik MBG melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, Dadan Hindayana, dengan menggunakan kriteria tambahan tersendiri. "Ditentukan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh Kepala Badan yang terdahulu," kata Dudung dalam konferensi pers usai audiensi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Evaluasi Menyeluruh
Penataan ulang ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi tidak hanya menyasar dapur yang belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG yang sudah berjalan. Pemerintah ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar dan tidak semata mengejar kuantitas. "Yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya," ujarnya.
Verifikasi Ulang Penerima Manfaat
Dudung mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat di sejumlah dapur akan diverifikasi ulang. Sebab, terdapat dapur yang menerima insentif berdasarkan asumsi melayani 3.000 penerima manfaat, padahal jumlah riil penerimanya jauh lebih sedikit. Ia mencontohkan insentif operasional yang diberikan kepada investor dihitung berdasarkan kapasitas 3.000 penerima manfaat atau setara Rp6 juta per hari. Namun, dalam praktiknya ada dapur yang hanya melayani sekitar 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat. "Kenyataannya tidak 3.000 (penerima manfaat), ada yang 1.500, ada yang 1.000. Sehingga menggelembung," katanya.
Data Dapur dan Penerima Manfaat
Dari data yang dipaparkan, saat ini terdapat 27.877 dapur MBG secara keseluruhan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 63 juta orang. Dengan asumsi satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, menurut Dudung seharusnya kebutuhan dapur hanya sekitar 22 ribu unit. "Kalau satu dapur saja misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22 ribu, tidak 27 ribu. Nah 5.000-nya ini ke mana?" ujarnya.
Praktik Jual Beli Titik SPPG
Selain dugaan penggelembungan jumlah dapur, Dudung juga menyinggung adanya praktik jual beli titik SPPG yang kini menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, SK penetapan lokasi yang diterbitkan pejabat BGN sebelumnya memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dudung mengatakan dari 8.617 titik yang ditetapkan tersebut, sebanyak 6.138 titik ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. "SK itulah yang kemudian akhirnya menjadikan jaminan untuk pinjam bank," kata Dudung.
Skema Sewa yang Menguntungkan
Ia juga mengungkap adanya skema yang dinilai menguntungkan pihak tertentu dalam pembangunan dapur MBG. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas yang kemudian disewakan kepada negara. Dudung mencontohkan sebuah dapur yang dibangun dengan biaya sekitar Rp1,25 miliar, namun kemudian disewakan kepada pemerintah dengan nilai mencapai sekitar Rp4,8 miliar untuk kontrak empat tahun yang dibayarkan di muka. "Statusnya negara itu sewa, bukan milik," ujarnya.
Evaluasi di Wilayah 3T
Di sisi lain, pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Dudung mengatakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah melibatkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar tidak seluruh pembiayaan bergantung pada APBN. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan. "Kemungkinan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik, jadi CSR-nya digunakan untuk itu," kata Dudung.
