Jerman mencatat rekor jumlah aduan diskriminasi sepanjang sejarah pada tahun 2025. Lembaga Antidiskriminasi Federal Jerman menerima sebanyak 13.067 permintaan konsultasi dari warga yang mengalami diskriminasi, meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Lonjakan Aduan Diskriminasi
Angka tersebut naik 1.662 kasus dari tahun 2024 dan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019, tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19. Komisaris Federal untuk Anti-Diskriminasi, Ferda Ataman, menyebut angka ini hanyalah puncak gunung es. Survei Panel Sosial-Ekonomi (SOEP) menunjukkan lebih dari 13 persen penduduk Jerman mengaku mengalami diskriminasi dalam 12 bulan terakhir, setara dengan sekitar sembilan juta orang.
Desakan Perluasan Perlindungan Hukum
Ataman mendesak perluasan perlindungan hukum bagi korban diskriminasi dan peningkatan layanan pendampingan. Ia menegaskan bahwa isu ini tidak hanya menyangkut kelompok minoritas, melainkan setiap orang berpotensi mengalami diskriminasi dalam hidupnya. Lembaga Antidiskriminasi Federal dibentuk 20 tahun lalu sebagai konsekuensi Undang-Undang Kesetaraan Perlakuan Umum (AGG) yang berlaku sejak 2006.
Bentuk Diskriminasi Paling Umum
Diskriminasi berdasarkan rasisme menjadi yang paling banyak dilaporkan, mencapai 4.571 laporan atau 43 persen dari seluruh pengaduan. Disabilitas atau penyakit kronis menempati urutan kedua dengan 28 persen, sedangkan isu gender atau identitas gender muncul dalam 22 persen kasus. Pola ini relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kisah Deborah Choi: Rasisme dan Seksisme
Deborah Choi, pendiri startup dan direktur perusahaan kelahiran Nigeria yang kini tinggal di Berlin, menceritakan pengalamannya menghadapi diskriminasi rasial dan seksisme. "Sebagai perempuan kulit hitam, saya secara rutin berhadapan dengan rasisme dan seksisme, baik saat membangun startup maupun berjalan-jalan di Berlin," ujarnya. Choi menekankan bahwa rasisme adalah masalah global, bukan khas Jerman.
Kritik terhadap Reformasi AGG
Ferda Ataman, komisaris federal independen yang dipilih Bundestag pada 2022, melontarkan kritik tajam terhadap reformasi AGG yang didorong pemerintahan koalisi CDU/CSU dan SPD. Ia menilai kerangka kerja saat ini masih terbatas, termasuk dari sisi pendanaan. Jerman hanya mengalokasikan 10,4 juta euro untuk lembaga antidiskriminasi, jauh di bawah Belgia yang mengalokasikan sekitar satu euro per penduduk.
Tuntutan Perpanjangan Batas Waktu Gugatan
Saat ini, korban hanya memiliki waktu dua bulan untuk mengajukan langkah hukum. Pemerintah berencana memperpanjang menjadi empat bulan, namun Ataman menilai masih jauh dari memadai. Di sejumlah negara Uni Eropa, korban diberi waktu antara tiga hingga lima tahun. Ataman juga mendesak agar korban dapat menggugat tindakan diskriminatif yang dilakukan institusi negara, yang selama ini dikecualikan sejak 2006.
Harapan pada Bundestag
Ataman berharap Bundestag melakukan perubahan signifikan terhadap rancangan undang-undang pemerintah. Lebih dari 120 organisasi dalam aliansi "Bündnis AGG Reform Jetzt!" telah menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat. Aliansi ini mencerminkan seluruh spektrum masyarakat dalam koalisi yang belum pernah terbentuk sebelumnya.
