Pramono Anung Serukan Demonstran Jaga Fasilitas Umum
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau para demonstran yang melakukan aksi di ibu kota untuk tidak merusak fasilitas umum. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam keterangannya di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Pramono menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap dijalankan dengan menjaga fasilitas publik yang digunakan bersama oleh masyarakat.
“Yang paling penting, ungkapan untuk ekspresi ini jangan kemudian merusak fasilitas umum,” ujar Pramono.
Menurutnya, fasilitas umum merupakan aset yang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga harus dijaga keberlangsungannya oleh seluruh pihak, termasuk peserta aksi.
“Karena fasilitas umum itu milik bersama, sehingga dengan demikian saya betul-betul mengimbau, meminta, siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Pramono menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menilai penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib tanpa harus merusak sarana publik yang tersedia.
Aksi Mahasiswa Trisakti di Depan Gedung DPR
Pada Jumat 19 Juni 2026, sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai titik Jakarta Pusat. Salah satunya adalah demonstrasi yang digelar oleh badan eksekutif mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Trisakti di depan Gedung DPR.
Dalam seruan aksi yang diunggah melalui akun Instagram resmi organisasi tersebut, mahasiswa mengajak berbagai elemen untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, kinerja pemerintah, hingga isu supremasi sipil. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, dengan massa berkumpul di Tugu Luar Trisakti sebelum bergerak menuju depan kompleks parlemen.
Mahasiswa Trisakti membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut:
- Pertama, mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik dengan menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak, meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Kedua, menuntut pemerintah memberantas inkompetensi pejabat, termasuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, serta memperbaiki komunikasi publik pemerintah.
- Ketiga, menuntut pengembalian supremasi sipil dengan menolak UU Polri, meminta pembebasan seluruh tahanan politik, menghentikan tindakan represif aparat serta praktik militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Pramono berharap agar semua pihak dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi demonstrasi, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu kepentingan umum.
