Otoritas Palestina secara resmi meminta Amerika Serikat untuk menghentikan aksi aneksasi yang dilakukan Israel terhadap wilayah-wilayah Palestina. Permintaan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terkait perluasan permukiman Yahudi dan pendudukan militer Israel di Tepi Barat serta Jalur Gaza.
Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki kemampuan dan sarana yang cukup untuk menghentikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan kebijakan aneksasi tersebut. "Saya mengetahui bahwa Presiden Trump mampu, dan dia memiliki sarana untuk menghentikan Netanyahu, agar seluruh kawasan tidak terus berada dalam kekacauan...dan untuk bergerak ke arah perdamaian dan keadilan, itulah sebabnya sebagian besar dari kita bekerja sama dengan mereka," ujar Mansour kepada pers di New York, Jumat (5/6/2026).
Mansour juga menyinggung pernyataan Trump kepada Netanyahu baru-baru ini. "Kita mengetahui bahwa dia mengatakan kepada Netanyahu, termasuk baru-baru ini, untuk menghentikan omong kosong di Lebanon, menghentikan kegilaan ini. Anda tahu Anda tidak diizinkan untuk mencaplok tanah tersebut," tegasnya saat dikelilingi oleh rekan-rekannya dari negara-negara Arab dan Muslim.
Dukungan dari Blok Arab dan OKI
Dalam pernyataan bersama, blok geopolitik PBB, Arab Group, bergabung dengan Mansour untuk menyatakan "kekhawatiran mendalam" dan solidaritas regional terhadap agresi pemukim Israel serta kekerasan militer Tel Aviv yang dinilai meningkat pesat terhadap Palestina. Duta Besar Arab Saudi, Abdulaziz Alwasil, yang berbicara atas nama blok tersebut, menegaskan bahwa Israel terus menerapkan kebijakan aneksasi yang dipercepat dan perlucutan sistematis hak-hak Palestina.
"Kelompok tersebut menekankan bahwa tindakan Israel baru-baru ini bukanlah insiden terisolasi, tetapi bagian dari strategi terkoordinasi untuk memperkuat kendali permanen atas tanah Palestina, mengubah realitas demografis dan geografis di lapangan, dan menghilangkan kemungkinan kemerdekaan Negara Palestina, sebagai negara yang berdaulat, layak, dan berdekatan, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan," ujar Alwasil.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyuarakan tuntutan serupa. Wakil Duta Besar Turki, Fikriye Asli Guven, yang berbicara atas nama OKI, menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah mendesak dan efektif. "Langkah-langkah itu harus menghentikan semua aktivitas aneksasi, perluasan permukiman, pengusiran paksa, dan praktik-praktik melanggar hukum lainnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai dengan hukum internasional," tegasnya.
Perluasan permukiman Yahudi terus berlanjut di Tepi Barat, sementara di Jalur Gaza, pasukan Israel menguasai setidaknya separuh wilayah tersebut. Situasi ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa solusi dua negara semakin sulit diwujudkan.
