Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI tidak ikut campur dalam urusan pemberantasan begal. Menurutnya, kehadiran tentara di tengah masyarakat justru memberikan efek jera bagi para pelaku begal.
Pernyataan Maruli Soal Begal
"Nggak juga lah, kita kan cuma cari... siapa yang urus begal? Nggak ada yang urus. Begal itu jadi takut karena ada tentara gitu loh bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ karena ada begal ngelihat tentara, nggak jadi," ujar Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Prioritas Pembangunan Daerah 3T
Maruli menjelaskan bahwa TNI lebih memprioritaskan keterlibatan dalam pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pihaknya mengutamakan perbantuan proyek dengan tenaga dan dedikasi tinggi.
"Jadi kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian misalnya, daerah 3T pulau. Karena project, nilai projectnya nggak besar tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa. Nah nanti sebentar lagi ada kegiatan kita di pulau-pulau terluar," ungkap Maruli.
TNI Bantu Pembangunan Pemerintah
Mantan Komandan Paspampres itu menekankan bahwa TNI hanya membantu pembangunan yang diusung pemerintah, semata-mata untuk membantu masyarakat. "Karena nilai project misalnya Rp 200 juta pekerjaannya di Pulau Nias gitu, mungkin sulit mencari apa yang mendapatkan projectnya, ya coba kita bantu," kata Maruli.
"Jadi bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," sambungnya.
Panglima TNI Izinkan Prajurit Bantu Polri
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberi izin bagi prajurit untuk menangani aksi begal, namun dengan batasan tertentu. Agus mengizinkan prajurit membantu Polri, bukan menggantikan tugas Polri.
"Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas.
Menurut Nas, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum, hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.
Koordinasi TNI-Polri
Untuk mengantisipasi tumpang tindih tugas, Nas memastikan TNI akan memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan begal lebih maksimal. "TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," pungkasnya.
