Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Ia diduga menjadi salah satu pihak yang dikejar dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026.
Pencarian Intensif oleh KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tim terus melakukan pencarian. "KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya melalui pesan tertulis, Rabu (3/6). Budi menegaskan pencarian ini masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakarta Barat.
Saat dikonfirmasi, Silmy Karim memilih tidak berkomentar dan menyerahkan tanggapan kepada Menteri Imigrasi Agus Andrianto. "Sebaiknya ke menteri saja," kata Silmy singkat.
OTT di Jakarta Barat: Belasan Orang Ditangkap
KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026. Total belasan orang ditangkap, terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Sebagian telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Budi menjelaskan OTT berkaitan dengan pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia. Ia meminta publik bersabar untuk detail lebih lanjut, termasuk apakah WNA dan pengacara turut tertangkap. "Dalam proses pengurusan KITAS atau KITAP, WNA bisa menggunakan perantara. Konstruksinya akan dijelaskan dalam konferensi pers," tuturnya.
Barang Bukti Diamankan
Tim penindakan KPK mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain kendaraan bermotor (mobil dan motor), uang tunai dalam bentuk valuta asing (USD dan SGD), serta logam mulia emas. Budi belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena tim masih berada di lapangan.
"Tim melakukan kegiatan di Jakarta Barat, dan saat ini juga bergerak di Bali dan Jawa Barat," pungkas Budi.
Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
