Kelompok Garis Keras Iran Melancarkan Kampanye Menentang Kesepakatan dengan AS
Jakarta - Kelompok garis keras Iran, yang sebelumnya relatif tidak banyak bersuara selama perang, kini melancarkan kampanye menentang ketentuan kesepakatan dengan AS, serta menuduh pemerintah telah berkhianat. Kelompok garis keras menuntut penghentian negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), karena khawatir perjanjian tersebut akan secara fundamental mengubah kebijakan luar negeri Iran dan keseimbangan kekuasaan internalnya.
Reaksi keras tidak lagi hanya muncul dalam bentuk pidato maupun pemberitaan media, melainkan telah meluas hingga ke jalanan, di mana kelompok pendukung rezim menggelar aksi unjuk rasa. Dilaporkan puluhan orang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Luar Negeri di kota Mashhad. Kemarahan kelompok garis keras juga meletus di Teheran. Video dan foto yang beredar di media Iran dan sumber lain menunjukkan para demonstran di Lapangan Ibn Sina Teheran menyerukan pengunduran diri Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Keduanya dianggap sebagai negosiator kunci dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Sejumlah pengunjuk rasa bahkan dilaporkan menyerukan kekerasan terhadap Araqchi dan Ghalibaf.
Penentangan terhadap Perundingan dengan AS
Aksi protes di jalanan diperkuat oleh kritik dari tokoh-tokoh garis keras di parlemen Iran. Mahmoud Nabavian, wakil ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen sekaligus tokoh yang dekat dengan Front Paydari, yakni satu partai kecil yang sangat konservatif, telah secara terbuka mengkritik beberapa bagian dari nota kesepahaman tersebut. Nabavian dilaporkan telah menyatakan keberatan terhadap apa yang ia gambarkan sebagai kurangnya kendali Iran yang berarti atas Selat Hormuz serta ketidakjelasan mengenai komitmen penarikan militer AS dari kawasan tersebut. Kritik tersebut mencerminkan pola yang lebih luas dalam pemberitaan media belakangan ini, di mana kalangan garis keras memandang MoU itu menyisakan terlalu banyak persoalan yang belum tuntas, sekaligus melepaskan posisi tawar Iran dan mengubah narasi perlawanan masa perang menjadi narasi kompromi masa damai.
Mengapa Kelompok Garis Keras Merasa Terancam
Babak Dorbeiki, seorang analis politik yang berbasis di London, Inggris, dan mantan pejabat di Pusat Penelitian Strategis Iran, mengatakan kepada DW bahwa reaksi dari kelompok garis keras tersebut bukan sekadar masalah perbedaan pendapat mengenai pemilihan kata dalam diplomasi. Ia mengatakan, "Bagi kubu Paydari, ini bukan lagi sekadar masalah taktis. Ini telah menjadi persoalan eksistensial." Dorbeiki berpendapat bahwa negosiasi menciptakan lingkungan politik yang tidak menguntungkan bagi kelompok garis keras, yang mengandalkan konfrontasi. Jika legitimasi rezim mulai beralih dari konfrontasi ideologis menuju pragmatisme negara, pengelolaan ekonomi, dan diplomasi, maka arus politik yang dibangun di atas mobilisasi permanen dan sekuritisasi berisiko kehilangan relevansinya. Jika Iran lebih membuka diri dalam negosiasi dengan AS, hal ini dapat memperkuat kalangan pragmatis, diplomat, dan teknokrat di dalam sistem, di lain pihak melemahkan kelompok yang politiknya bergantung pada slogan, tekanan, dan iklim politik yang tertutup secara permanen.
Dorbeiki tidak menampik kemampuan kelompok garis keras untuk menimbulkan masalah. Ia mencatat bahwa mereka masih memiliki platform media, sekutu di parlemen, jaringan di dalam lembaga negara, dan pengaruh di sebagian milisi paramiliter dan struktur ideologis lainnya. Namun, ia percaya kekuatan mereka ada batasnya. Meskipun mereka dapat mempersulit implementasi perjanjian, meningkatkan biaya politik, dan menciptakan kegaduhan dengan setiap kompromi, kaum garis keras mungkin tidak cukup kuat untuk menggagalkan proses secara keseluruhan. Menurut perkiraannya, mereka justru mungkin akan beradaptasi dengan mengklaim bahwa setiap kemajuan yang dicapai setelah pembicaraan dengan AS adalah hasil dari "perlawanan" selama bertahun-tahun, atau sebaliknya, mereka akan menyalahkan kegagalan kebijakan pada kesepakatan tersebut dan para pejabat yang mendukungnya.
Kelompok Garis Keras Hanyalah Salah Satu Bagian dari Rezim
Reza Alijani, seorang analis politik yang berbasis di Paris, Perancis, mengatakan kepada DW bahwa kelompok garis keras tidak boleh disamakan dengan keseluruhan rezim. "Kelompok garis keras merupakan minoritas, bahkan di dalam kelompok minoritas yang memerintah sebagian besar masyarakat," ujarnya. Alijani berpendapat bahwa mereka tidak memiliki pengaruh yang menentukan di tingkat atas, meskipun mereka masih mampu menciptakan tekanan dari akar rumput. Menurut pandangannya, perpecahan yang sebenarnya terjadi di dalam Republik Islam saat ini terjadi antara mereka yang beralih secara bertahap dari ideologi menuju kepentingan negara, dan mereka yang masih berpegang teguh pada slogan-slogan maksimalis serta retorika perang.
Alijani memperkirakan pihak berwenang Iran akan membiarkan kelompok garis keras menyuarakan protes dan menggelar unjuk rasa terbatas, lalu meredam mereka begitu arah kebijakan yang diinginkan pimpinan telah ditetapkan. Jika kesepakatan ini berjalan sesuai harapan hingga ke tahap perundingan mengenai program nuklir Iran, hal itu bisa menandakan pergeseran lebih lanjut dari kekakuan ideologis menuju pragmatisme selektif. Ini tidak berarti rezim tersebut akan menjadi moderat. Namun, hal ini menyiratkan bahwa beberapa faksi yang paling tidak kenal kompromi mungkin akan semakin tersisih. Alijani meyakini bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, unjuk rasa ini merupakan upaya kelompok garis keras untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka masih mampu mengerahkan massa ke jalanan dan bahwa setiap langkah menuju kesepakatan dengan Washington akan membawa konsekuensi politik di dalam negeri.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris. Diadaptasi oleh Yuniman Farid. Editor: Rizki Nugraha.
