Hamas, kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza, mengumumkan pembubaran pemerintahan sipil yang telah dikelola selama hampir dua dekade. Langkah ini diumumkan awal pekan ini sebagai upaya membuka akses bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan transisi yang akan mengambil alih administrasi sipil sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025.
Reaksi Skeptis dari Israel
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar langsung bereaksi skeptis. Ia menyatakan bahwa selama Hamas masih memegang senjata, pemerintah sipil mana pun akan bertindak mengikuti arahan Hamas. Saar menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Jalur Gaza tetap menjadi prasyarat bagi restrukturisasi politik. Pernyataan ini mencerminkan keraguan Israel terhadap keseriusan langkah Hamas.
Bukan Sekadar Simbolisme, Juga Bukan Penyerahan Kekuasaan
Banyak pengamat memandang langkah ini bukan sekadar simbolisme dan bukan juga penyerahan kekuasaan yang sesungguhnya. Menurut Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam dari Universitas Hebrew Yerusalem, langkah ini merupakan upaya Hamas untuk menghidupkan kembali proses politik yang mandek tanpa berkomitmen pada pelucutan senjata. "Dengan langkah yang lebih berhati-hati, Hamas ingin mengirimkan sinyal bahwa kelompok tersebut tidak dapat disalahkan atas proses politik yang mandek," kata Fuchs kepada DW. Pada Oktober 2025, rencana perdamaian AS menguraikan pembentukan pemerintahan baru yang terdiri dari teknokrat independen. NCAG, yang diawasi oleh Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump, mulai beroperasi pada Januari 2026. Namun, para anggotanya masih berada di Kairo, Mesir, menunggu izin untuk masuk ke Gaza.
Proses Transisi di Gaza Mandek
Berdasarkan rencana perdamaian, pemerintahan transisi seharusnya sudah mulai bekerja dan Israel seharusnya sudah menarik pasukannya secara bertahap. Namun, Fuchs mencatat bahwa yang terjadi justru sebaliknya: Israel kini menduduki area yang lebih luas di Gaza dibandingkan beberapa bulan lalu. "Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya," kata Fuchs. Ia memandang pernyataan Hamas sebagai upaya "untuk keluar dari kebuntuan dan menggerakkan kembali proses politik." Lembaga think tank The Washington Institute mencatat bahwa penyerahan administrasi sipil kepada pemerintahan transisi teknokratis telah menjadi bagian dari rencana perdamaian AS sejak Februari 2026.
Tekanan Politik dan Rekonstruksi Gaza
Minggu ini, surat kabar Inggris The Guardian mengutip pernyataan para pakar Timur Tengah Max Rodenbeck dan Muhammad Shehada. Mereka menyatakan bahwa Hamas ingin menghilangkan alasan Israel yang menyebut bahwa rekonstruksi gagal akibat pemerintahan Hamas, sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Israel dan AS. Menurut mereka, isu saat ini bukan lagi soal siapa yang memerintah Gaza, melainkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memulai rekonstruksi Gaza. Meskipun Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan administrasi sipil, mereka belum menyerahkan senjatanya. Hal ini diidentifikasi sebagai titik perselisihan utama.
Peta Jalan dan Kendala Keamanan
Berdasarkan think tank Security Council Report yang memberikan konsultasi kepada Dewan Keamanan PBB, laporan Dewan Perdamaian menyerukan peta jalan 15 poin. Dalam peta jalan tersebut, Hamas akan melepaskan semua fungsi militer, kepolisian, dan administratif, serta pemerintahan transisi akan sepenuhnya dijalankan oleh badan teknokrat. Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap harus berjalan secara paralel. Laporan Dewan Keamanan menekankan bahwa langkah-langkah yang saling terkait ini sejauh ini terhenti, sehingga menghambat proses transisi.
Isu Militer sebagai Ujian Penentu
Fuchs menganggap isu militer sebagai ujian penentu yang krusial. Di satu sisi, terdapat indikasi bahwa Washington saat ini ingin memprioritaskan pembentukan pemerintahan sipil daripada pelucutan senjata Hamas secara segera. Di sisi lain, hal inilah yang justru menjelaskan rasa skeptis Israel. "Ada kekhawatiran bahwa meskipun Hamas ingin membahas struktur sipil, mereka menunda pertanyaan persoalan militer tanpa batas waktu," kata Fuchs. Selain itu, serah terima kekuasaan yang diumumkan sejauh ini nyaris tidak memiliki konsekuensi praktis. Para anggota pemerintahan transisi tetap berada di luar Jalur Gaza, terdapat kekurangan dana, personel serta pasukan keamanan, dan pasukan stabilisasi internasional sejauh ini hanya ada di atas kertas. Kementerian-kementerian akan melanjutkan tugasnya untuk sementara waktu.
Sinyal Politik Tanpa Hasil Pasti
"Saat ini, pembubaran pemerintahan tersebut pada dasarnya bersifat simbolis," kata Fuchs. "Itulah sebabnya, untuk saat ini, segalanya tetap sama." Surat kabar Israel Jerusalem Post menunjukkan skenario lain: Hamas dapat membubarkan pemerintahannya dan mundur dari tanggung jawab langsung, sambil tetap mempertahankan pengaruhnya di balik layar. Masih perlu dilihat lebih jauh apakah pernyataan Hamas tersebut benar-benar akan membawa terobosan politik baru. Meskipun dapat menggerakkan kembali proses transisi yang terhenti, langkah tersebut tidak benar-benar menyelesaikan konflik. Selama pemerintahan transisi tidak dapat memulai kerjanya dan tidak ada kemajuan dalam hal keamanan, pelucutan senjata, atau rekonstruksi, langkah tersebut kemungkinan besar akan tetap menjadi sinyal politik tanpa hasil yang pasti.
