Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memberikan respons santai namun penuh kewaspadaan terhadap ancaman demonstrasi besar-besaran yang direncanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Juli 2026. Aksi yang dijuluki "Reformasi Jilid II" ini digaungkan sebagai bentuk protes jika pemerintah gagal memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam tenggat waktu 18 hari. Herindra mengimbau seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengingatkan agar tidak ada tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Pernyataan Kepala BIN
"Ah yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," ujar Herindra saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/6/2026). Pernyataan ini menekankan pentingnya stabilitas nasional di tengah gejolak ekonomi yang melanda.
Polri Hormati Hak Demo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga angkat bicara mengenai rencana pergerakan massa mahasiswa tersebut. Ia menegaskan bahwa Korps Bhayangkara menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib dan konstruktif. "Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang konstruktif," kata Listyo, Rabu (10/6/2026). Ia memastikan jajaran kepolisian akan mengawal penuh jalannya aksi agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. "Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur. Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada," tambahnya.
TNI Siaga Penuh
Dari pihak militer, Mabes TNI menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengawal stabilitas keamanan negara dari segala potensi riak sosial. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan seluruh prajurit dalam kondisi siaga tanpa batas waktu demi memastikan situasi nasional tetap kondusif. "Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," tegas Brigjen Muhammad Nas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). Meski pasukannya siap bergerak kapan saja jika dibutuhkan, Nas meluruskan bahwa hingga saat ini internal TNI belum melakukan langkah pengetatan keamanan atau antisipasi khusus yang berlebihan terkait isu pergerakan massa tersebut. "Belum sampai ke sana. Belum," singkat Nas.
Ancaman Demo Besar dari Mahasiswa
Gelombang rencana aksi ini dipicu oleh keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi makroekonomi, khususnya melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS. Aliansi BEM SI sebelumnya telah melakukan aksi pemanasan bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026) lalu. Ketua BEM UNS Kailani Rizqi Pratama menjelaskan bahwa angka 18 hari dipilih sebagai simbol kritik terhadap nilai tukar rupiah. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi yang lebih radikal di ibu kota jika tenggat waktu tersebut diabaikan oleh pemerintah. "Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani dalam orasinya. Ia menambahkan, jika dalam masa tenggat tersebut tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah, mahasiswa tidak ragu untuk melakukan aksi boikot. "Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan," pungkasnya.
