Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa malam, 2 Juni 2026, KPK berhasil mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
Kronologi OTT di Imigrasi Jakbar
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Ronald Arman Abdullah ikut terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh tim KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan hal tersebut saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. "Salah satunya (Kepala Imigrasi Jakbar) itu. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Budi.
Penangkapan Melibatkan ASN dan Pihak Swasta
Selain Ronald, KPK juga menangkap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta. Operasi ini dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di Jakarta Barat. Budi menambahkan bahwa tim KPK masih bergerak di lapangan, terutama di wilayah Bali dan Jawa Barat untuk mengembangkan perkara.
Pengembangan Perkara di Bali dan Jawa Barat
"Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," kata Budi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini memiliki jaringan yang luas dan tidak terbatas pada satu wilayah saja. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT ke-11 Sepanjang 2026
Operasi tangkap tangan ini merupakan yang ke-11 dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk di lingkungan imigrasi. OTT ini terkait dengan pengurusan izin tinggal warga asing yang diduga melibatkan praktik suap dan gratifikasi.
KPK terus melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi ini dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya praktik korupsi di lingkungan sekitar.
