Waketum Golkar: Bergabung Board of Peace Wujud Politik Bebas Aktif Indonesia
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza merupakan langkah strategis yang telah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 6 Februari 2026.
Keputusan Matang untuk Perdamaian Palestina
Idrus Marham meyakini bahwa langkah ini merupakan ikhtiar pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza. "Bung Bahlil (Ketum Golkar) yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif atau netral. "Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi," tambah Idrus. Menurutnya, kebijakan multi alignment yang dijalankan Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan dinamis.
Bebas Aktif Bukan Berarti Tidak Kemana-mana
Idrus Marham menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk pada kepentingan negara besar. "Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap pemimpin negara harus diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh. "Karena itu pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, berarti Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi, Pancasila, dan kepentingan nasional," kata Idrus.
Dukungan dan Realisme dari Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut bahwa Presiden Prabowo mengambil pendekatan realistis dalam menyikapi masalah Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace. Dino mendukung langkah ini dan menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia merupakan opsi satu-satunya untuk mendorong gencatan senjata serta mencapai perdamaian di Gaza.
"Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata," kata Dino usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dino menilai Prabowo bersikap realistis dengan menyadari risiko besar, termasuk pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut. Namun, Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.
Siap Keluar Jika Bertentangan dengan Prinsip
Dino Patti Djalal juga mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace. Presiden disebut berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
"Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi," tutur Dino.
Diskusi dalam pertemuan tersebut berjalan sangat terbuka, candid, dan dua arah, tanpa pembatasan topik, termasuk pembahasan mengenai risiko dan potensi dampak negatif bagi Indonesia ke depan. "Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden," ucap Dino.
