SBY Desak PBB Hentikan Misi UNIFIL di Lebanon, PKB Soroti Keamanan Pasukan TNI
Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara tegas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan penugasan misi UNIFIL di Lebanon atau memindahkan pasukan perdamaian ke luar zona pertempuran. Permintaan ini disampaikan menyusul gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam serangan di wilayah tersebut. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR menyatakan dukungan terhadap usulan SBY, dengan menekankan bahwa keamanan pasukan harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi perdamaian.
PKB Pahami Usulan SBY, Soroti Kondisi Tidak Kondusif
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengungkapkan bahwa usulan SBY sangat dapat dipahami mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di Lebanon Selatan. "Pertama, penting untuk dipertimbangkan bahwa keterlibatan TNI di UNIFIL dan beberapa penugasan peacekeeper PBB merupakan poin yang sangat positif, menjadi citra baik TNI dan bangsa Indonesia. Sangat mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam konstelasi hubungan militer dan diplomasi bangsa," kata Syamsu Rizal dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6 April 2026).
Namun, di sisi lain, Syamsu Rizal menyoroti bahwa wilayah Lebanon Selatan saat ini tidak kondusif akibat serangan-serangan dari Israel. "Di lain sisi, situasi di Lebanon Selatan memang sangat tidak kondusif. Komitmen kedua belah pihak tidak lagi memberi jaminan keamanan terhadap UNIFIL dan TNI sebagai bagian integral dari UNIFIL," jelasnya. Menurutnya, baik Israel maupun Lebanon tidak mampu lagi menjamin keselamatan pasukan perdamaian PBB, termasuk prajurit-prajurit TNI yang bertugas di sana.
Keamanan Pasukan Jadi Prioritas Utama
Syamsu Rizal menegaskan bahwa keamanan pasukan merupakan hal yang paling utama dalam setiap misi perdamaian. "Oleh karena itu saran Bapak SBY sangat dapat dipahami. Pernyataan Panglima TNI juga sesuai kondisi aktual. Bagi saya kondisi keamanan pasukan adalah paling utama," ujarnya. Dia juga meminta PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, seperti memperbarui Resolusi 1701 dan menegaskan jaminan keamanan dari kedua pihak yang terlibat konflik.
Lebih lanjut, Syamsu Rizal mendesak PBB untuk memastikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang masih melakukan aksi berisiko terhadap pasukan UNIFIL. "Serta memastikan sanksi tegas bagi kedua belah pihak bila masih terjadi aksi yang berisiko terhadap pasukan UNIFIL. Tentu tanpa mengurangi kewajiban PBB untuk mengusut tuntas tiga kejadian luar biasa yang mengakibatkan korban jiwa dari pasukan UNIFIL," pungkasnya.
SBY Ungkap Kekhawatiran atas Gugurnya Prajurit TNI
Sebelumnya, SBY telah menyampaikan keprihatinannya melalui unggahan di platform media sosial X pada Minggu (5 April 2026). Dalam pernyataannya, SBY mengungkapkan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Dia menekankan bahwa para peacekeeper seharusnya bertugas di 'blue line' atau zona biru yang bukan merupakan daerah pertempuran.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," tegas SBY. Kontingen Indonesia, menurutnya, hakikatnya bertugas di Blue Line yang memisahkan teritori Israel dengan Lebanon, namun kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena setiap saat dapat menjadi korban pertempuran yang sedang berlangsung.
Insiden ini telah memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrat yang meminta pemerintah mempertimbangkan usulan SBY. Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keamanan dan efektivitas operasi UNIFIL di kawasan yang rawan konflik seperti Lebanon.
