Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu sering dilakukan di tengah berbagai persoalan domestik. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah melakukan 54 kali lawatan ke luar negeri, mulai dari China hingga Prancis.
Kritik dari Mantan Wamenlu
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjadi salah satu kritikus paling vokal. Ia meminta Presiden Prabowo mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak mengabaikan keluhan publik. Menurut Dino, Prabowo termasuk pemimpin dunia dengan frekuensi kunjungan tertinggi, menghabiskan satu dari enam hari di luar negeri. Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang diperlukan, termasuk biaya rombongan, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, dan pengamanan.
Sebagai alternatif, Dino menyarankan penggunaan video conference atau telepon, seperti yang dilakukan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah 17 kali menelepon Donald Trump tanpa pertemuan bilateral. Ia juga mengusulkan agar fokus diplomasi Prabowo diarahkan pada penerimaan tamu negara di Indonesia.
Pembelaan dari Seskab Teddy
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membela frekuensi kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa jadwal kunjungan ada yang telah direncanakan setahun sebelumnya, namun ada juga yang bersifat mendesak mengingat dinamika global yang penuh ketidakpastian. Teddy menyebutkan bahwa Prabowo menghadapi berbagai krisis dunia di awal masa jabatannya, seperti konflik di Ukraina, Venezuela-Amerika Serikat, dan Timur Tengah.
Teddy menekankan pentingnya membangun hubungan personal antar pemimpin untuk diplomasi yang efektif. Ia membantah bahwa kunjungan tersebut hanya seremonial, dan menyebutkan banyak hasil yang telah dicapai. Ia juga membandingkan jumlah rombongan yang lebih sedikit dibandingkan era Dino Patti Djalal, serta mengklarifikasi bahwa kelebihan biaya perjalanan ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo.
Menlu Sugiono Mendukung Diplomasi Aktif
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan luar negeri adalah bagian dari politik luar negeri Indonesia yang aktif. Ia menyatakan bahwa kehadiran presiden di forum internasional merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Sugiono menekankan prinsip bebas aktif dan hubungan baik dengan semua negara, sesuai dengan motto "satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit".
Ia juga menilai diplomasi tatap muka lebih efektif daripada komunikasi virtual, karena memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan membangun kedekatan personal. Sugiono menambahkan bahwa setiap kunjungan telah direncanakan secara matang sesuai dengan prioritas dan perkembangan situasi global.
Tanggapan Langsung Prabowo
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menjawab kritikan tersebut. Ia mencontohkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik karena jarang ke luar negeri, sementara dirinya dikritik karena sering ke luar negeri. Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah non-blok, bersahabat dengan semua negara, dan tidak terlibat dalam pakta militer mana pun.
Ia menjelaskan bahwa banyak undangan dari kepala negara sahabat, termasuk dari Amerika Serikat, Rusia, China, dan India, yang tidak bisa diabaikan. Prabowo juga menyebut keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional seperti APEC, OKI, G20, dan ASEAN. Ia menekankan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik bagi semua negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa setelah menerima surat kepercayaan dari 17 duta besar, hampir semuanya menyampaikan undangan kunjungan dari presiden atau perdana menteri masing-masing. Ia menyadari bahwa ini adalah risiko dari negara yang memiliki banyak sahabat.
