PM Terpilih Hungaria Tegaskan Akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung
Perdana Menteri (PM) terpilih Hungaria, Peter Magyar, secara tegas menyatakan bahwa negaranya harus menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu jika dia memasuki wilayah Hungaria. Pernyataan ini disampaikan Magyar dalam konferensi pers pada Senin (20/4) waktu setempat, menandai perubahan kebijakan drastis dari pemerintahan sebelumnya.
Latar Belakang Perintah Penangkapan ICC
Diketahui bahwa Netanyahu menjadi target perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait perang di Gaza. ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza. Negara-negara anggota ICC pada prinsipnya wajib menahan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan tersebut.
Hungaria sebelumnya menolak untuk menangkap Netanyahu ketika dia mengunjungi ibu kota Budapest pada April 2025, saat Viktor Orban, sekutu setia Netanyahu, masih menjabat sebagai PM. Sebelum pertemuan dengan Netanyahu, Orban mengumumkan penarikan Hungaria dari ICC, sebuah proses yang membutuhkan waktu satu tahun untuk diberlakukan berdasarkan statuta ICC, dan menjamin kekebalan untuk Netanyahu.
Perubahan Kebijakan di Bawah Kepemimpinan Magyar
Magyar, yang mengalahkan Orban dalam pemilu pada 12 April lalu dan akan dilantik sebagai PM baru Hungaria pada awal Mei mendatang, telah mengumumkan bahwa dirinya akan menghentikan proses penarikan keanggotaan ICC pada 2 Juni. Tanggal itu menandai setahun setelah Hungaria mengumumkan penarikan resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres.
Ketika ditanya oleh wartawan tentang apa artinya langkah tersebut bagi kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan pada musim gugur tahun ini—PM Israel itu telah menerima undangan Hungaria—Magyar memberikan jawaban yang sangat jelas dan tanpa keraguan.
"Saya telah menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri Israel juga ... pemerintah Tisza (partai yang dipimpin Magyar) memiliki niat kuat untuk menghentikan ini dan memastikan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC," kata Magyar kepada wartawan. Dia kemudian memberikan penegasan lebih lanjut: "Jika suatu negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan."
Perdebatan Internasional Terkait Kewajiban ICC
Terlepas dari penegasan Magyar tersebut, beberapa negara berpendapat bahwa mereka tetap dapat menjadi anggota ICC tanpa harus melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut. Salah satunya adalah Prancis, yang berargumen bahwa menangkap Netanyahu akan melanggar perjanjian-perjanjian lain yang dimilikinya dengan Israel.
Pasal 98 Statuta ICC mendukung alasan Prancis, yang menyatakan bahwa suara negara tidak dapat "bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan ... kekebalan diplomatik seseorang". Mantan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengatakan pada April 2025 bahwa dirinya tidak dapat membayangkan negaranya menangkap Netanyahu. Italia juga memberikan kekebalan terhadap PM Israel tersebut.
Namun, Magyar tampaknya bersikukuh dengan pendiriannya, menekankan komitmen Hungaria untuk mematuhi kewajiban sebagai anggota ICC. Keputusan ini dipandang sebagai langkah signifikan yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral Hungaria dengan Israel serta posisi Hungaria dalam komunitas internasional.
Perubahan kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran politik dalam negeri Hungaria pasca-kekalahan Orban, yang telah memimpin selama 16 tahun. Magyar, dengan latar belakang sebagai mantan diplomat dan politisi oposisi, membawa agenda baru yang lebih selaras dengan norma-norma hukum internasional, meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik.
