Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) yang juga Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, memaparkan pentingnya pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Sukarno. Ia mengusulkan Presiden Prabowo Subianto memakai geopolitik Sukarno untuk atasi konflik global.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum bertajuk 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno', dalam rangka Ulang Tahun Universitas Bung Karno ke-27, di Aula Ir. Soekarno, UBK, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Hadir dalam kesempatan itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel, dan Sofyan Tan. Lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta civitas UBK.
Dalam penjelasannya, Hasto menilai kerangka berpikir atau siklus geopolitik Soekarno sangat relevan jika Presiden Prabowo Subianto ingin memosisikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian di kancah global, khususnya dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. "Kalau Presiden Prabowo berkehendak menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Soekarno) bisa dipakai," ujar Hasto.
Hasto pun memaparkan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno tidak bergerak secara acak, melainkan melalui sebuah siklus yang sistematis. Siklus ini dapat digunakan untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik kawasan maupun global secara terukur.
Siklus Geopolitik Soekarno
Pertama, siklus dimulai dengan merumuskan kepentingan nasional yang jelas. Kedua, melangkah ke arah keterlibatan global dengan membangun hukum internasional baru melalui pendekatan diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional. Ketiga, memperkuat aspek tersebut dengan diplomasi pertahanan guna membangun kekuatan penangkal yang efektif.
"Siklus ini terus berputar. Kita menciptakan hukum internasional dengan pendekatan diplomasi kita, membangun kerja sama internasional, hingga akhirnya diplomasi pertahanan strategis memperkuat postur pertahanan kita," imbuh Hasto.
Menurut Hasto, pendekatan berbasis keilmuan geopolitik ini tidak hanya dapat diterapkan di Timur Tengah, tetapi juga dalam membantu meredakan konflik di Semenanjung Korea serta ketegangan di Selat Taiwan. Ia mencontohkan bagaimana keterlibatan aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan internasional harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional.
"Kita mau menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini. Melalui langkah diplomasi tersebut, kepentingan nasional kita juga diuntungkan. Misalnya, dari Korea Selatan kita bisa mendapat berbagai transfer teknologi untuk mempercepat industri kita, sementara dari Korea Utara kita bisa membangun pemahaman strategis," paparnya.
Usulan Konferensi Internasional Baru
Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil inisiatif menggelar sebuah konferensi internasional baru yang terencana secara detail, seperti halnya Bung Karno mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika 1955 silam. Konferensi ini, menurutnya, bisa menjadi semacam 'KAA Plus' atau gerakan baru yang diinisiasi langsung oleh Indonesia guna memediasi ketegangan di Timur Tengah.
"Bagaimana konferensi tersebut direncanakan secara detail. Bung Karno dulu merencanakan KAA dengan sangat matang, melibatkan semua elemen termasuk mahasiswa untuk melayani delegasi dengan hormat. Itu adalah bagian dari the art of diplomacy kita," ucap Hasto.
Langkah ini dinilai penting agar setiap delegasi yang hadir merasa dihormati, sehingga kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat yang diakui dunia internasional.
