Legislator PAN Puji Kemlu Pulangkan 9 WNI Relawan Flotilla dari Israel

Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atas respons cepat dalam memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan Global Sumud Flotilla (GSF) dan sempat ditahan oleh otoritas Israel. Menurut Farah, keberhasilan ini merupakan bukti nyata kerja diplomasi yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan WNI.

Apresiasi atas Kerja Diplomasi

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan seluruh jajaran perwakilan RI yang bergerak intensif melalui jalur diplomatik dan kekonsuleran sehingga sembilan WNI dalam misi kemanusiaan tersebut dapat keluar dari wilayah Israel dengan aman," ujar Farah kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Dinamika Geopolitik dan Perlindungan WNI

Farah menilai dinamika geopolitik global saat ini semakin kompleks. Dengan peristiwa penahanan tersebut, ia mendorong sistem perlindungan terhadap WNI agar lebih adaptif, cepat, dan terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya, konflik di Timur Tengah tidak hanya menghadirkan risiko keamanan konvensional, tetapi juga tantangan kemanusiaan, perlindungan pekerja pers, relawan sipil, serta keselamatan warga negara yang berada di wilayah berisiko tinggi.

—

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Dalam situasi konflik sebesar apa pun, keselamatan warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan jurnalis harus tetap dihormati sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan universal dan hukum internasional," tegas Farah.

Perhatian pada Jurnalis di Wilayah Konflik

Farah juga menyoroti bahwa sejumlah WNI yang ditahan merupakan jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik dalam misi kemanusiaan internasional. Ia menilai perlindungan terhadap insan pers di wilayah konflik harus menjadi perhatian bersama komunitas internasional. "Di tengah derasnya perang informasi global, jurnalisme yang independen dan aman justru semakin penting. Dunia membutuhkan fakta yang utuh, bukan hanya narasi yang saling menyalahkan," katanya.

Penguatan Diplomasi Kemanusiaan

Legislator yang membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan keamanan ini memandang Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi kemanusiaan yang aktif, namun tetap berlandaskan prinsip hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan perlindungan maksimal terhadap WNI di luar negeri. Farah menilai pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi penguatan sistem mitigasi risiko WNI di kawasan konflik, termasuk peningkatan koordinasi lintas kementerian, jalur komunikasi darurat, pemetaan kawasan berisiko, serta penguatan protokol perlindungan bagi relawan dan jurnalis Indonesia di wilayah perang.

"Indonesia harus tetap menjadi suara moral yang kuat dalam isu kemanusiaan global. Tetapi pada saat yang sama, negara juga harus hadir secara nyata untuk memastikan keselamatan setiap warga negaranya di mana pun mereka berada," ujarnya.