Perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menemui jalan buntu. Proposal baru Iran mengenai Selat Hormuz membuat Presiden AS Donald Trump tidak senang. Dilansir dari Anadolu Agency pada Selasa (28/4/2026), Trump telah mendapatkan penjelasan tentang proposal baru Iran dalam rapat di Situation Room Gedung Putih pada Senin (27/4). Proposal terbaru itu memprioritaskan pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran, dengan syarat AS mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran.
Isi Proposal Iran
Menurut sejumlah pejabat AS dan Iran, proposal tersebut tidak membahas apa yang harus dilakukan dengan program nuklir Teheran. Tidak diketahui secara jelas apa yang membuat Trump tidak puas dengan proposal Iran itu. Namun, Trump sejak lama bersikeras pada dua tuntutan nuklir AS. Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa menerima proposal Iran akan secara terbuka menyangkal kemenangan Trump.
Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan bahwa AS tidak akan bernegosiasi melalui pers. "Kami telah menjelaskan dengan jelas mengenai batasan-batasan kami, dan presiden hanya akan membuat kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika dan dunia," ujarnya kepada NYT.
Proposal baru Iran pertama kali dilaporkan oleh media AS, Axios, pada Minggu (26/4) waktu setempat, tak lama setelah melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyerahkan proposal kepada mediator Pakistan. Menurut Axios, proposal terbaru Iran mengusulkan perpanjangan gencatan senjata untuk jangka waktu lama atau dibuat permanen, sedangkan perundingan nuklir hanya akan dimulai setelah Selat Hormuz dibuka kembali dan blokade laut AS dicabut.
AS telah bersikeras agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade dan memindahkan pasokan uranium yang diperkaya dari negara tersebut. Tuntutan itu belum secara resmi diterima oleh Teheran.
Iran Minta Jaminan Keamanan
Pemerintah Iran menegaskan pihaknya membutuhkan jaminan yang kredibel terhadap serangan lainnya dari AS dan Israel, sebelum dapat memastikan keamanan di kawasan Teluk yang kaya minyak. Dikutip dari AFP pada Selasa (28/4/2026), pernyataan itu disampaikan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, saat berbicara dalam sesi Dewan Keamanan PBB yang digagas oleh Bahrain.
Dalam pertemuan di markas besar PBB pada Senin (27/4), puluhan negara mengutuk Iran karena mengambil alih kendali atas Selat Hormuz yang sangat penting. Namun, Iravani menekankan stabilitas di kawasan hanya dapat dicapai jika agresi dihentikan, dilengkapi "jaminan yang kredibel" untuk tidak ada lagi serangan di masa mendatang.
"Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang berkelanjutan dan permanen terhadap Iran yang dilengkapi dengan jaminan yang kredibel untuk tidak terulangnya serangan dan penghormatan penuh terhadap hak dan kepentingan kedaulatan Iran yang sah," tegas Iravani di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Iravani juga mengeluhkan negara-negara yang hanya mengkritik Iran, tanpa mengecam blokade laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran. "Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dan teroris, menargetkan kapal-kapal komersial melalui paksaan dan intimidasi, meneror awak kapal, secara ilegal menyita kapal, dan menyandera anggota awak kapal," sebutnya.
"Namun, tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan keprihatinan terhadap navigasi internasional, berani menyinggung atau mengutuk tindakan teroris ini dalam pertemuan hari ini," ucap Iravani mengkritik negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Iravani juga menuduh AS dan Israel melancarkan "perang agresi skala besar yang tidak beralasan" terhadap Iran. Dia menyalahkan kedua negara yang bersekutu itu sebagai penyebab ketegangan meningkat di kawasan dan mengganggu keamanan maritim di Selat Hormuz. "Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengobarkan perang agresi skala besar yang tidak beralasan terhadap Iran," kata Iravani, seperti dilansir TRT World.
Dia menuduh agresi AS dan Israel terhadap Iran telah melanggar Piagam PBB dan mengancam stabilitas regional serta global. Iravani menyebut langkah AS memberlakukan blokade maritim, termasuk penyitaan kapal dagang Iran dan penahanan awak kapal, sebagai "langkah-langkah berbahaya" dan "melanggar hukum internasional".
Cekcok AS dan Iran soal Nuklir di PBB
AS dan Iran juga terlibat cekcok di forum PBB terkait program nuklir Teheran. AS memprotes terpilihnya Iran sebagai salah satu dari puluhan wakil presiden dalam konferensi selama sebulan untuk meninjau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Berbagai kelompok menominasikan 34 wakil presiden konferensi, dengan ketua konferensi, Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, mengatakan bahwa Iran dipilih oleh "kelompok negara-negara non-blok dan negara-negara lainnya".
Asisten sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, Christopher Yeaw, mengatakan pada konferensi tersebut bahwa terpilihnya Iran merupakan "penghinaan" terhadap NPT. Dia menilai "tidak dapat disangkal bahwa Iran telah sejak lama menunjukkan penghinaan terhadap komitmen non-proliferasi NPT" dan telah menolak untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB untuk menyelesaikan pertanyaan tentang program nuklir Teheran. Yeaw menyebut terpilihnya Iran sebagai "hal yang sangat memalukan dan mencoreng kredibilitas konferensi ini".
Reaksi AS itu ditolak Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi. Dia menilai pernyataan AS "tidak berdasar dan bermotif politik". "Tidak dapat dibenarkan bahwa Amerika Serikat, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, dan negara yang terus memperluas serta memodernisasi persenjataan nuklirnya... berupaya memposisikan diri sebagai penengah kepatuhan," kata Najafi.
