China Dapat Keuntungan dari Perang Iran? Analisis Geopolitik dan Energi
China secara tegas mengecam tindakan keras Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, Beijing menyebut serangan tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara" dan menilai prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diinjak-injak. Kritik ini datang di tengah hubungan erat China dengan Iran, yang merupakan pemasok utama minyak dan gas bagi ekonomi raksasa Asia tersebut.
Ketergantungan Energi dan Ancaman di Selat Hormuz
Bagi China, Iran dan Rusia adalah sumber vital untuk impor minyak dan gas. Diperkirakan sekitar 90% produksi minyak Iran diekspor ke China, seringkali melalui negara perantara untuk menghindari sanksi berat yang dihadapi Teheran. Kapal kargo ilegal berperan dalam pengangkutan minyak ini. Sejak April 2025, ekspor minyak Iran bahkan mulai dibayarkan menggunakan Renminbi, mata uang China, setelah Iran dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT yang dikelola Barat.
Setelah serangan AS-Israel akhir pekan lalu, Iran menghentikan sementara lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur laut selebar 50 km antara Teluk Persia dan Samudra Hindia. Jalur ini merupakan salah satu rute terpenting bagi perdagangan minyak dunia, dengan hampir 20% konsumsi minyak global melewati selat ini. Diperkirakan setengah dari 20 juta barel per hari yang melintas dikirim ke China. Penutupan berkepanjangan akibat konflik regional akan mengancam keamanan energi Beijing secara signifikan.
Aliansi Politik Melawan Pengaruh AS
Secara politik, Iran dan China memiliki hubungan yang erat. Sejak 2023, Iran menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), aliansi keamanan yang dipimpin China dan Rusia. Pada 2024, Iran juga bergabung dengan BRICS+. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut pembunuhan kepala negara yang berdaulat sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima". Ia menyoroti bahwa serangan terjadi saat Amerika Serikat dan Iran tengah bernegosiasi.
Kritik juga datang dari Korea Utara, yang mengecam serangan tersebut sebagai "tindakan agresi ilegal" oleh AS dan Israel. Pandangan China dan sekutunya ini berbeda dengan pemerintah Jerman. Kanselir Friedrich Merz menyatakan bahwa AS telah berupaya mencari solusi diplomatik selama berminggu-minggu dengan Iran, namun pihak Iran tidak menyetujui kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri program nuklir militernya.
Perspektif Hukum Internasional dan Tuduhan "Hukum Rimba"
Pakar hukum internasional, Christoph Safferling dari Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, menilai bahwa serangan udara ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, karena menyerang Iran sebagai negara berdaulat. Secara hukum, penggunaan kekerasan hanya dilegitimasi dalam situasi tertentu, seperti dengan mandat PBB, upaya pembelaan diri, atau ancaman bencana kemanusiaan. AS berdalih bertindak untuk membela diri dari ancaman yang akan datang, namun Safferling menekankan bahwa negosiasi masih berlangsung.
Beijing menuduh Washington menerapkan "hukum rimba" dalam diplomasi global, dengan menggunakan kekuatan militer secara sepihak. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS awal 2026 dan persidangannya di New York menambah kekhawatiran China. Presiden China, Xi Jinping, dalam pertemuan dengan Kanselir Merz, menyatakan bahwa tahun 2026 tidak dimulai dengan baik, dengan konflik internasional yang saling terkait.
Peluang Strategis dan Tantangan bagi China
Tidak seperti AS, China ingin menguatkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, sambil mencatat bahwa AS masih menunggak iuran sekitar 4 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, Beijing berupaya mempererat hubungannya dengan Eropa. Dalam pernyataan bersama kunjungan Merz ke China, kedua pihak menyepakati prinsip piagam PBB sebagai basis kerjasama internasional.
Serangan ini memberi peluang bagi China untuk memicu sentimen anti-AS dan mempertanyakan klaim kepemimpinan global AS. Namun, China juga berhati-hati dalam menampilkan diri sebagai kekuatan besar yang bertindak bertanggung jawab. Argumen serupa yang digunakan AS dapat dipakai oleh China untuk menyebrangi Selat Taiwan atas dasar pertahanan diri, atau oleh Rusia untuk membenarkan invasi ke Ukraina.
Dalam konteks ini, China berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan yang tidak menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang, meskipun reunifikasi dengan Taiwan tetap menjadi kepentingan intinya. Konflik Iran membuka ruang bagi Beijing untuk memperkuat pengaruh diplomatik dan energi, sambil menghadapi risiko gangguan pasokan minyak yang kritis.
