Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan bahwa Washington tidak akan membatasi pergerakan terkait alasan keagamaan saat mengumumkan langkah terbaru menutup akses pendaratan untuk maskapai-maskapai Iran. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye tekanan ekonomi terhadap Teheran.
Bessent, seperti dilansir AFP dan New York Post pada Jumat (29/5/2026), memastikan bahwa warga negara Iran yang ingin terbang ke Makkah atau Madinah di Arab Saudi untuk ibadah haji atau umrah dengan maskapai Teheran akan tetap diizinkan, meskipun ada langkah pembatasan tersebut.
Pernyataan Bessent di Media Sosial
Dalam pernyataan melalui media sosial X pada Kamis (28/5), Bessent mengumumkan bahwa AS akan menghentikan akses maskapai penerbangan Iran ke tempat pendaratan, pengisian bahan bakar, dan penjualan tiket. Langkah ini diambil saat Departemen Keuangan AS melanjutkan apa yang disebutnya sebagai "kampanye kemarahan ekonomi terhadap rezim Iran" untuk meningkatkan tekanan dan membuka Selat Hormuz.
Pengecualian untuk Ibadah dan Kemanusiaan
Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada hari yang sama, Bessent menyatakan akan ada pengecualian terbatas. Ia menegaskan bahwa AS tidak akan membatasi pergerakan karena alasan keagamaan. "Satu hal yang tidak akan kami lakukan adalah membatasi pergerakan karena alasan keagamaan, jadi warga Iran yang ingin melakukan ziarah ke Makkah atau Madinah akan diizinkan," tegas Bessent. Ia menambahkan, "Kami juga akan mengizinkan alasan kemanusiaan yang sah."
Target Maskapai Iran
Bessent tidak menyebut secara spesifik maskapai Iran yang menjadi target, namun diketahui bahwa Iran Air dan Mahan Air telah menjadi sasaran sanksi Departemen Luar Negeri AS. Dalam konferensi pers, Bessent menyebut maskapai penerbangan milik negara Iran sebagai "pelanggar hukum".
"Ketika maskapai-maskapai ini terbang, mereka harus mengisi bahan bakar, menjual tiket, dan membayar biaya pendaratan. Siapa pun yang menerima hal-hal itu, akan kami beri sanksi," jelasnya. "Jadi, mereka harus sangat jelas bahwa maskapai penerbangan milik negara Iran adalah pelanggar hukum dan tidak dapat melakukan hal ini."
Sanksi Terkait Selat Hormuz
Pernyataan Bessent disampaikan setelah Departemen Keuangan AS pada Rabu (27/5) mengumumkan sanksi terhadap Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang dikelola Iran, badan baru yang dibentuk Teheran untuk mengumpulkan biaya perjalanan melalui Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur perairan strategis tersebut setelah AS dan Israel melancarkan serangan besar pada 28 Februari lalu, yang menyebabkan lonjakan biaya energi.
Bessent memperingatkan perusahaan pelayaran agar tidak membayar pungutan tol untuk melintasi Selat Hormuz. "Kami telah memperingatkan entitas korporasi atau negara mana pun agar tidak membayar tol atau menyembunyikannya sebagai pembayaran bantuan," tegasnya. Sanksi AS juga memperingatkan bahwa perusahaan dapat terputus dari sistem keuangan global jika tetap membayar pungutan tol kepada Iran.
Bessent menambahkan bahwa hanya kemajuan dalam negosiasi yang akan menghentikan kampanye tekanan AS terhadap Iran. "Hanya hasil yang memuaskan dalam negosiasi yang akan mengakhiri penurunan terus-menerus ini," katanya.
